Banda Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil diketahui menghentikan penyelidikan perkara dugaan mark-up kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Alasan penghentian penyelidikan karena PPTK telah meninggal dunia. Bahkan pihak penghubung dari pihak UGM juga telah meninggal dunia,” kata Kasi Intel Kejari Aceh Singkil, Budi Febriandi, Kamis 31 Oktober 2024.
Terpisah, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Singkil, Jaruddin, mengatakan, pengembalian kerugian uang negara dalam sebuah perkara tidak menghilangkan hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi.
“Keputusan penghentian penyelidikan kasus ini menjadi bentuk kemunduran bagi percepatan dan penindakan kasus korupsi dan negara Indonesia sudah mengakui korupsi itu masuk dalam kejahatan luar biasa,” kata Jaruddin, (31/10).
Ia menambahkan, penyelidikan perkara terkait kerja sama UGM dengan Pemkab Aceh Singkil sudah lama dilakukan dan bahkan sudah mendapat temuan senilai Rp250 juta. Namun, pihak penegak hukum belum menentukan siapa yang jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
“Kami menduga penghentian penyelidikan kasus UGM ini ada kejanggalan dan menyayangkan bahwa (meninggalnya) Helena menjadi satu alasan dari penghentian kasus tersebut, meskipun yang bersangkutan belum tentu menjadi tersangka,” kata Jaruddin.
Laskar Anti Korupsi Indonesia akan kembali melayangkan permohonan pemeriksaan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, serta membawa fakta dan data yang dimiliki.
“Hal ini kami lakukan guna menindaklanjuti dan mengawal visi misi Presiden Prabowo,” tutupnya.
Diketahui, proyek kerjasama antara Pemkab Aceh Singkil dan UGM tersebut dilaksanakan pada 2018 dengan total anggaran mencapai Rp3,25 miliar bersumber dari APBK Aceh Singkil.
Editor: Amiruddin. MK
