Banda Aceh – Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA) menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, atas keputusan mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Ketua Koordinasi FKPPA, Polem Muda Ahmad Yani, menilai langkah tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Aceh, terutama dalam sektor pelayanan kesehatan.
Menurutnya, keputusan itu menunjukkan sikap responsif Mualem dalam menyikapi dinamika dan aspirasi publik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
“FKPPA mengapresiasi keputusan Mualem yang mencabut Pergub JKA. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan mau mendengar suara rakyat,” kata Polem, Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terjaga keberlangsungannya.
FKPPA berharap Pemerintah Aceh segera menyiapkan formulasi kebijakan baru yang lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
FKPPA juga meminta pemerintah memastikan seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara mudah dan merata di seluruh wilayah Aceh.
Polem Muda Ahmad Yani menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam setiap penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ke depan, kami berharap setiap kebijakan strategis menyangkut kepentingan rakyat dapat dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya,” ujarnya.
FKPPA juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi Aceh tetap kondusif dan mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut layanan kesehatan masyarakat Aceh.
Keputusan Mualem itu pun mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat.
