Banda Aceh – Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh menilai arah pembangunan Kota Banda Aceh ke depan harus berpijak pada prinsip pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Royes Ruslan, juru bicara Fraksi Demokrat, dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025).
Menurut Royes Ruslan, sektor pendidikan harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh—bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui penyediaan sarana pendidikan yang merata serta distribusi tenaga pendidik yang seimbang di setiap kecamatan.
“Kami menekankan perlunya penguatan kompetensi guru, inovasi metode pembelajaran, dan percepatan digitalisasi sistem pendidikan. Dinas Pendidikan juga perlu menyusun indikator kinerja berbasis hasil, seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mutu lulusan yang berdaya saing,” kata Royes.
Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama dalam penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan layanan di Puskesmas.
“Anggaran kesehatan harus lebih diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif, bukan semata kuratif,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat integrasi data kesehatan berbasis digital agar pelayanan publik lebih efisien, akurat, dan akuntabel.
Terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, Fraksi Demokrat menilai perlunya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan banjir dan sampah di Banda Aceh.
“Pemerintah perlu membenahi sistem pengelolaan lingkungan melalui partisipasi masyarakat, inovasi retribusi sampah, dan penerapan spatial budgeting agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam bidang ekonomi daerah, Fraksi Demokrat menilai pentingnya peningkatan kemandirian dan produktivitas masyarakat melalui penguatan UMKM. Dukungan permodalan dan pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kami juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota. Selain itu, perlu dibentuk klaster ekonomi berbasis gampong serta inovasi kebijakan pajak dan retribusi yang berkeadilan,” tambah Royes Ruslan.
Lebih jauh, Fraksi Demokrat menilai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
“Masih ada kelemahan dalam koordinasi antarperangkat daerah dan evaluasi kinerja aparatur. Karena itu, perlu penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berkelanjutan serta penerapan merit system secara konsisten,” tutupnya.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Redaksi
