Banda Aceh – Juru Bicara Fraksi gabungan Partai PPP, PKB, dan Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Syarifah Munirah, menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan RKPD dalam penyusunan APBK 2026 agar benar-benar selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Hal tersebut disampaikan Syarifah Munirah dalam Rapat Paripurna DPRK Banda Aceh terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025).
“Dalam menentukan prioritas program, dasar perencanaannya harus berbasis data. Gunakan data statistik dan indikator kinerja agar program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar menyentuh persoalan utama masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, harga pangan, dan layanan publik,” ujarnya.
Syarifah juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengevaluasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal. Ia mengusulkan agar Pemko Banda Aceh berinovasi mencari sumber PAD baru melalui digitalisasi pelayanan, pengelolaan aset daerah, dan kerja sama dengan BUMD, tanpa membebani masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Fraksi PPP, PKB, dan Golkar juga meminta agar pemerintah memperhatikan keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung, dengan menitikberatkan pada belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Program yang tidak efektif sebaiknya dievaluasi dan dialihkan ke kegiatan produktif. Prioritaskan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan desa, drainase, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi gabungan tersebut juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial. Mereka meminta agar masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan dan hasil Musrenbang benar-benar diakomodasi dalam APBK.
Syarifah Munirah juga menekankan pentingnya transparansi dengan mendorong agar ringkasan APBK 2026dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Pemerintah Kota Banda Aceh.
“Pemko perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja (performance-based budgeting) serta memastikan setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara jelas dan tegas. Untuk meningkatkan efisiensi, penerapan e-budgeting juga perlu dipercepat,” jelasnya.
Fraksi PPP, PKB, dan Golkar juga mengingatkan agar seluruh program pembangunan berpihak kepada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Selain itu, pemerintah diharapkan memperhatikan pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi lingkungan.
“Pemerintah juga perlu mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan UMKM, koperasi, dan sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja,” pungkas Syarifah Munirah.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Redaksi
