NOA | Sigli – Sampai dengan akhir Juli 2021, serapan anggaran APBK Pidie masih rendah, sesuai data yang di Input hingga 31 Juli 2021 yang merupakan triwulan II, bahwa serapan APBK Pidie 2021 masih rendah pada setiap SKPK.
Padahal dampak dari rendahnya serapan anggaran ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi hingga melambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Pidie, Provinsi Aceh.
Keterangan Kabag Administrasi Pembangunan (AP) Setdakab Pidie, Muhammad Rabiul, S.T.,M.T, kepada media ini bahwa ada empat SKPK yang anggarannya besar, tetapi serapan anggarannya rendah yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), dimana DPA (Pagu) mencapai Rp444.139.057. 819, serapan anggaran baru mencapai 46,24 persen.
Kemudian Dinas Kesehatan, pagu mencapai Rp207.969.967.915 dan RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli Rp176.432.627.281, kedua SKPK ini juga realisasinya masih rendah.
“Khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK), pagu Rp660.874.746.283, namun adanya penempatan dana hibah sekitar Rp 600 miliar lebih untuk dana Gampong, sehingga serapan anggaran melambat, jadi karena faktor tersebut, selain belanja Pegawai, Operasional dan belanja Modal, juga ditambah dengan penempatan dana Hibah Gampong,” ungkap Kabag Muhammad Rabiul.
Untuk serapan keuangan lebih besar, rinci Kabag, adalah Kantor Camat Geumpang mencapai 58 persen, antara lain untuk membayar Gaji ASN dan Operasional kantor. Sedangkan yang paling rendah serapan anggaran adalah Sekretariat Baitul Mal, dari pagu Rp8,84 miliar baru terserap 8,48 persen saja.
Sedangkan untuk kegiatan belanja Modal, sebut Kabag AP, Dinas Pertanian dan Pangan tertinggi realisasi fisik dan serapan anggaran.
“Rendahnya serapan anggaran setiap SKPK juga disebabkan data laporan dari instansi terkait tidak secara teratur melaporkan realisasi kegiatan, ini menjadi bahan evaluasi sebagai dasar dalam pengajuan dan pembahasan APBK Perubahan nantinya,” terang Kabag.
Batas laporan Agustus pada 10 September ini, idealnya serapan anggaran harus mencapai 75 persen, sehingga tidak berpotensi menjadi Silpa, demikian Kabag AP.
Sementara, Sekda Pidie, H.Idhami, S.Sos, M.Si, kepada awak media, Jum’at (28/08/2021) sore mengatakan, serapan anggaran setiap SKPK pada akhir bulan Agustus 2021 akan mencapai 60 persen.
Menurut Sekda, terjadinya Refocusing anggaran berakibat terganggunya realisasi kegiatan, tetapi pihaknya terus pacu sehingga persentase realisasinya meningkat.
“Kita akan mengevaluasi semua SKPK terkait serapan anggaran. Evaluasi tersebut akan dilakukan dalam minggu ini, semua SKPK harus memacu kegiatan,” kata Sekda.
“Setiap SKPK akan menyampaikan kendala sehingga kita mengetahuinya, harus adan solusi alternatif untuk mempercepat serapan anggaran,” tegas Sekda H.Idhami lagi.
Data diperoleh media ini, APBK Pidie 2021 mencapai Rp2,1 trilyun, untuk belanja modal yang dilaporkan ke Bagian AP Setdakap Pidie oleh SKPK senilai Rp185,63 Milyar, terdiri dari 465 paket dana DAK/DAU/DOKA dengan nilai terkecil dari paket tersebut Rp50 Juta, yang tersebar di 23 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie.
Untuk kegiatan terbesar dari sejumlah paket tender melalui LPSE Kabupaten Pidie, yaitu lanjutan (tahapan) pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli, Rp28,100 Milyar.
Diperoleh informasi juga bahwa, pada tahun depan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakap Pidie akan menggunakan fasilitas Audio Visualisasi, guna mempermudah memaparkan secara visual laporan data, termasuk data sebaran paket pekerjaan di 23 Kecamatan. (AA)
