Jakarta – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kepada para kepala daerah untuk tidak korupsi. Sebab, program pemerintah pusat pada akhirnya akan dieksekusi oleh setiap daerah.
Hal tersebut Muzani sampaikan saat menghadiri silaturahmi dengan gubernur, wali kota, dan bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Lampung. Mulanya, Muzani mengatakan bahwa para kepala daerah terpilih akan mendapat dukungan perjuangan dari partai setelah menjabat, tidak hanya saat kampanye saja.
“Rekomendasi Partai Gerindra itu sebagai ikatan perjuangan, ikatan batin. Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan bapak/ibu bupati, wali kota terpilih pada saat menjabat nanti,” ujar Muzani dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).
Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat.
Muzani pun siap menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak/ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu, hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” tuturnya.
Muzani juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar harus selesai dengan dirinya. Dia mengingatkan betapa pentingnya penyelarasan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah,” sambungnya. Sementara itu, Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah satu provinsi penopang swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, Muzani meminta kepada kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan di daerah masing-masing.
“Suatu waktu nanti saya akan pertemukan ibu/bapak dengan menteri terkait. Rata-rata problem bupati itu problem pertama adalah infrastruktur yang kaitannya dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kedua dengan Menteri Pertanian. Mungkin selanjutnya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena infrastruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian rumah sakit mungkin dengan Mensos,” kata Muzani. “Tapi semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” imbuhnya.
Editor: Amiruddin. MKSumber: https://kompas.com
