Aceh Barat Daya — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Barat Daya (Abdya) menyesalkan dugaan pengabaian terhadap pengusaha kilang padi lokal oleh Bulog Cabang Blangpidie dalam pengadaan beras.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan pelaku usaha daerah sekaligus mengancam stabilitas penyerapan hasil panen petani.
Wilayah kerja Bulog Blangpidie mencakup Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil.
Namun, dalam praktik terbaru, pengadaan beras diduga justru melibatkan pengusaha dari luar daerah, khususnya dari Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat.
Seorang pengusaha kilang padi lokal di Abdya, Man Laris, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan pola pengadaan tersebut.
Ia menyebut selama ini Bulog selalu mengajak pengusaha lokal untuk bermusyawarah sebelum menentukan pengadaan beras.
“Biasanya kami dipanggil untuk musyawarah pengadaan beras. Sekarang tidak ada lagi. Kami tidak dilibatkan sama sekali,” ujar Man Laris di Blangpidie, Jumat (10/4/2026) lalu.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait sumber beras yang saat ini tersimpan di gudang Bulog.
Pasalnya, tidak ada penyerapan dari kilang padi lokal dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah pengusaha menduga beras yang masuk ke Bulog berasal dari luar Abdya, seperti Nagan Raya dan Aceh Barat.
Ironisnya, beras tersebut berasal dari hasil panen petani Abdya yang lebih dulu pengusaha luar daerah membelinya.
“Beras dari Abdya, pengusaha luar yang membeli, lalu Bulog di Abdya membeli lagi dari mereka. Yang untung pengusaha luar,” kata Man Laris.
Situasi ini berdampak langsung pada operasional kilang padi lokal.
Stok beras yang menumpuk di gudang membuat para pengusaha mulai membatasi pembelian gabah dari petani.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, petani khawatir akan kesulitan menjual hasil panennya.
“Kami tidak bisa terus menampung hasil panen karena stok masih banyak. Petani yang akan terdampak,” tambahnya.
Ketua Kadin Abdya, Hasrul Hasan, turut menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pengusaha lokal seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengadaan beras oleh Bulog, selama ketersediaan bahan masih mencukupi.
Menurut Hasrul, langkah melibatkan pengusaha dari luar daerah seharusnya menjadi opsi terakhir.
Ia menjelaskan bahwa Bulog memiliki cakupan wilayah kerja yang luas di wilayah Barat Selatan Aceh, sehingga kebutuhan beras seharusnya dapat terpenuhi dari dalam wilayah tersebut terlebih dahulu.
“Kalau bahan di kilang padi lokal masih tersedia, seharusnya jadi prioritas. Jika tidak ada, baru bisa ke Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Kalau semua wilayah itu tidak mencukupi, barulah membuka peluang dari luar daerah,” tegas Hasrul, Rabu (15/4/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem ekonomi lokal agar tetap sehat.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha lokal tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan petani.
Kondisi yang terjadi saat ini berpotensi memicu ketidakseimbangan pasar.
Penumpukan stok di tingkat kilang padi dan terbatasnya serapan gabah bisa menekan harga di tingkat petani.
Jika tidak ada penanganan segera, situasi ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.
Kadin Abdya berharap Bulog Cabang Blangpidie segera memberikan klarifikasi terkait dugaan tersebut.
Transparansi dalam proses pengadaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha lokal.
Selain itu, Hasrul juga mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme pengadaan beras agar kembali melibatkan pengusaha lokal secara aktif.
Ia menilai komunikasi yang baik antara Bulog dan pelaku usaha daerah menjadi kunci untuk menciptakan sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami berharap ada perbaikan ke depan. Libatkan kembali pengusaha lokal, karena mereka bagian penting dari rantai pasok pangan di daerah ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini turun, pihak Bulog Cabang Blangpidie belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
