Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Mengatakan KBRI Caracas terus berkomunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) buntut serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. KBRI Caracas sudah membuat rencana darurat mengevakuasi 37 Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela.
“Mengenai upaya mengamankan WNI di Venezuela, KBRI Caracas terus memonitor kondisi dan berkomunikasi dengan para WNI di sana dan juga telah membuat contingency plan (rencana darurat),” kata juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Selanjutnya, Jubir Kemlu RI menyampaikan, Berdasarkan info KBRI Caracas, WNI yang berada di Venezuela sebanyak 37 orang.
Vahd menyebut Indonesia telah menyampaikan sikap atas konflik AS dan Venezuela tersebut. Menurutnya, Indonesia meminta semua pihak mengedepankan dialog dan menghormati hukum internasional.
“Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia telah meminta semua pihak menahan diri, mengedepankan dialog, dan menghormati hukum internasional,” ucapnya.
Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.
Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.
Trump telah mendesak Maduro menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.
Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.
Editor: Amiruddin. MK
