Aceh Besar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar, Rahmawati SPd MSi, menekankan pentingnya akurasi data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat merupakan muara dari reformasi birokrasi.
Rahmawati mengajak semua pihak untuk mewujudkan standar pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses data, sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam penyebarluasan data-data strategis yang akan dipakai sebagai dasar pembangunan Kabupaten Aceh Besar.
“Data yang valid dan akurat menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ucapnya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kabupaten Aceh Besar serta Standar Pelayanan Statistik Terpadu, di Aula Lantai 2 Kantor Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Aceh Besar, Selasa (18/2/2025).
Ia menyampaikan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.
“Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” jelas Rahmawati
Kendati itu, Rahmawati menegaskan, pentingnya pelaksanaan FGD tersebut guna memastikan setiap data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
“Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemanfaatan data yang sebenarnya,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Besar, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pihak terkait lainnya, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan data yang lebih akurat, guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh Besar.
Editor: Amiruddin. MK
