NOA I Banda Aceh – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mengaku belum memproses pegajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua DPRA, Dalimi kepada HT Ibrahim yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan PAW Partai Nangroe Aceh (PNA).
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri saat siaran pers dengan wartawan di ruang Serba Guna DPRA, Banda Aceh, Jum’at (27/05/2022).
Dia menyebut, persoalan PAW yang diajukan Partai Demokrat dan Partai PNA, perlu dipelajari dokumen-dokumen yang ada.
“Saya baru dilantik tanggal 13 kemarin, belum sampai satu bulan sehingga masalah yang sudah di lembaga (DPRA) belum semua saya lihat dan dokumennya belum semua masuk ke meja saya,” ungkap Saiful Bahri alias Pon Yahya itu.
Menurut Pon Yahya, persoalan PAW ini perlu dilakukan koordinasi dengan pimpinan yang lain, karena persoalan itu harus segera ditindaklanjuti.
“Saya belum masuk ke ranah pimpinan, kita lihat dulu dan pelajari dulu, serta kita cek kembali dokumen-dokumen usulan PAW oleh partai atau pun memang sudah dibatalkan oleh partai itu sendiri, kita juga belum tahu,” ucapnya.
Lanjut Pon Yahya, ia juga mengatakan bahwa proses perngantian ialah kewenangan partai. Namun, berkas pengajuan tersebut belum diletakkan di atas meja kerja.
Sebelumnya, DPRA mengelar Sidang Paripurna Pergantian Wakil Ketua DPRA Dalimi kepada HT. Ibrahim, Selasa (01/03/2022).
Namun, usulan paripurna harus ditunda kerena tidak mencukupi quorum. Ini sesuai tata tertib DPRA bahwa pergantian Wakil Ketua DPRA dari Fraksi Partai Demokrat minimal dihadiri 54 anggota DPRA, sedangkan yang hadir 30 orang dan hadir secara virtual 6 orang.
Pimpinan DPRA saat itu, Dahlan Jamaluddin memutuskan akan menjadwal ulang sidang paripurna dan menggelar rapat Banmus kembali. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan kapan sidang paripurna itu dilaksanakan. (Parlementaria)
