Aceh Timur – Ketua PWN Aceh, Junaidi Masrun, secara tegas mendukung permintaan audit terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. Junaidi menyoroti berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan event olahraga nasional tersebut, yang dinilai tidak sesuai harapan dan sangat memalukan bagi Aceh sebagai tuan rumah.Rabu (18/9/2024).
Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (18/9), Junaidi mengungkapkan bahwa banyak peserta dan masyarakat yang mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai serta kualitas pelayanan yang jauh dari standar. Menurutnya, keluhan tersebut sudah menjadi perbincangan luas di media sosial.
“Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Mulai dari makanan yang tidak layak hingga fasilitas yang tidak memadai. Ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, dan kita sebagai warga Aceh merasa malu atas ketidaksiapan panitia,” ujar Junaidi saat ditemui di kota idi.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan PON XXI. Dari anggaran awal sebesar Rp800 miliar, angka tersebut melonjak menjadi Rp3,94 triliun. Namun, dengan dana sebesar itu, ia menilai pelaksanaan justru terkesan amburadul.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya PON ini bisa diselenggarakan dengan jauh lebih baik. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ini sangat memalukan bagi Aceh, dan kita semua kecewa,” lanjutnya.
Junaidi mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit mendalam terhadap penggunaan anggaran dan memeriksa kinerja panitia penyelenggara. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik, terutama untuk acara sebesar PON.
“Kita mendesak audit dilakukan segera. Harus ada transparansi dalam penggunaan anggaran ini, dan pihak yang bertanggung jawab harus diperiksa agar tidak ada penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Junaidi.
Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut diharapkan menjadi ajang yang membanggakan, namun berbagai masalah yang terjadi selama penyelenggaraannya telah mencoreng nama baik Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah bersama. Evaluasi menyeluruh pun dinilai perlu dilakukan untuk memastikan perbaikan ke depannya.
“Dengan berbagai keluhan yang muncul, evaluasi total perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkas Junaidi.
Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Aceh termasuk pemerhati sosial Aceh Dedi Saputra yang juga merasa kecewa dengan penyelenggaraan PON yang tidak sesuai ekspektasi.
Editor: Amiruddin.Mk
