Aceh Barat Daya – Komitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ditunjukkan melalui langkah konkret.
Salah satunya dengan turunnya Tim survei dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia ke sejumlah titik strategis di wilayah tersebut guna memverifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) bantuan aspirasi Anggota DPR RI, Jamaluddin Idham.
Kegiatan ini menjadi tahapan krusial sebelum penyaluran bantuan. Tim KKP tidak hanya mengumpulkan data administratif, tetapi juga menilai langsung kondisi di lapangan.
Fokus utama mengarah pada kesiapan kelompok nelayan, kelayakan infrastruktur pendukung, serta potensi keberlanjutan program bantuan.
Sejak awal kunjungan, tim survei menunjukkan pendekatan yang aktif dan responsif. Mereka berdialog langsung dengan para nelayan dan kelompok perikanan untuk menggali kebutuhan riil yang dihadapi.
Dengan metode ini, pemerintah pusat memastikan setiap bantuan yang digulirkan benar-benar menjawab persoalan yang ada di lapangan.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Abdya, Luthfi Manfalutsi AP, yang turut mendampingi kegiatan tersebut, menegaskan bahwa program aspirasi ini merupakan bentuk nyata perhatian terhadap masyarakat pesisir.
Ia menyebutkan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Abdya, sehingga intervensi yang tepat akan berdampak besar terhadap kesejahteraan.
“Kami terus mendorong agar bantuan ini menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Program ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya serius meningkatkan taraf hidup nelayan,” ujar Luthfi.
Ia juga menambahkan bahwa Ketua DPC PDI Perjuangan Abdya, Irmansyah Marzuki, memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat.
Komitmen tersebut terwujud melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI dan kementerian teknis.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Jamaluddin Idham, Thamrin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawal program ini.
Ia menilai keberhasilan bantuan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga peran aktif pemerintah daerah serta masyarakat penerima manfaat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Hamdani, hadir langsung mendampingi tim survei bersama jajaran kepala bidang dan penyuluh perikanan lapangan.
Kehadiran mereka memperkuat koordinasi teknis sekaligus mempercepat proses verifikasi data.
Hamdani menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai data pendukung untuk mempermudah kerja tim KKP.
Ia memastikan bahwa kelompok nelayan yang diusulkan telah melalui proses seleksi awal berdasarkan kebutuhan dan kesiapan.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar efektif. Karena itu, kami pastikan data akurat dan sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Tim survei juga meninjau sejumlah lokasi usulan sebagai titik penyaluran bantuan. Infrastruktur seperti tempat pendaratan ikan, sarana penyimpanan, hingga fasilitas pendukung lainnya menjadi objek penilaian utama.
Peninjauan ini memberikan gambaran menyeluruh terkait kesiapan lokasi dalam mendukung program bantuan.
Para nelayan menyambut baik kehadiran tim KKP. Mereka menyampaikan harapan besar agar bantuan dapat segera terealisasikan.
Beberapa di antaranya mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan alat tangkap, minimnya fasilitas penyimpanan, serta fluktuasi hasil tangkapan.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan adanya interaksi langsung, berbagai kendala dapat teridentifikasi lebih cepat dan solusi yang tepat.
Program bantuan aspirasi dari Jamaluddin Idham memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Jika terealisasi dengan baik, bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas akses pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan.
Luthfi Manfalutsi kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga tahap realisasi.
Ia berharap tidak ada hambatan berarti dalam tahapan berikutnya sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar. Harapan kami, bantuan ini segera hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Abdya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen untuk menjaga sinergitas yang telah terbangun.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan.
Semangat kebersamaan tersebut harus mampu membawa perubahan signifikan bagi “Negeri Breuh Sigupai”.
Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Abdya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah unggulan di sektor perikanan.
Melalui survei ini, KKP menunjukkan keseriusannya dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pendekatan berbasis data dan kondisi lapangan menjadi langkah strategis untuk menghindari kesalahan distribusi bantuan.
Ke depan, hasil dari survei ini akan menjadi dasar dalam penetapan penerima manfaat dan lokasi penyaluran bantuan.
Proses ini berlanjut ke tahapan administrasi hingga akhirnya bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat.
Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari semua pihak, program ini harapannya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan serta penguatan ekonomi daerah.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
