Aceh Singkil – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta legalitas bagi para penambang rakyat di daerah.
Koordinator LMND Aceh Singkil, Surya Padli mengatakan, hingga saat ini, masyarakat yang melakukan aktivitas tambang rakyat masih beroperasi tanpa kejelasan hukum.
“Hal ini tidak hanya menimbulkan potensi konflik, namun juga membuka ruang kriminalisasi terhadap warga yang hanya berupaya mencari penghidupan dari sumber daya alam di wilayah mereka sendiri,” Kata Surya dalam keterangan resminya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Pihaknya menilai, Pemkab Aceh Singkil lamban dan kurang serius dalam merespons kebutuhan rakyat terkait penetapan WPR. Padahal, sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan WPR berdasarkan usulan masyarakat dan kajian teknis.
LMND menekankan bahwa penetapan WPR akan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan pertambangan rakyat, sekaligus menjadi bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.
Dengan adanya WPR, sambungnya, pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan lingkungan serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tambang yang legal dan tertib.
“Meminta pemerintah pusat dan Provinsi Aceh berperan aktif memberikan dukungan teknis dan regulatif kepada pemerintah kabupaten dalam proses penetapan dan pengelolaan WPR,” Demikian Surya.
Editor: Amiruddin. MK
