Simeulue – Kesuksesan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam mengembalikan empat pulau di Aceh Singkil yang sempat diklaim oleh Sumatera Utara, menuai pujian luas dari berbagai kalangan. Namun, di balik pujian tersebut, muncul harapan baru dari ujung barat Aceh.
Warga Kabupaten Simeulue kini meminta perhatian serius dari sang Gubernur untuk menangani persoalan dugaan mafia tanah yang menyeret nama perusahaan sawit PT Raja Marga, Senin (23/6/2025).
Perusahaan tersebut telah membuka lahan ratusan hektare sejak tahun 2017 di tiga kecamatan, yakni Teupah Selatan, Teluk Dalam, dan Salang. Aktivitas pembukaan lahan disebut dilakukan tanpa izin resmi, dan hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
“Jika persoalan empat pulau yang direbut Sumatera bisa diselesaikan, kami yakin persoalan Simeulue juga bisa ditangani. Ini soal kelangsungan hidup anak pulau,” ujar Johan Jalla, tokoh masyarakat yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi warga.
Pulau Simeulue yang secara geografis terpisah dari daratan utama Aceh dan hanya dapat diakses melalui jalur laut atau udara, selama ini merasa dipinggirkan dari perhatian pemerintah provinsi maupun pusat.
“Pak Gubernur kami kenal sebagai pribadi yang tenang namun tegas. Kami mohon, turun ke Simeulue,” pinta warga, berharap akan adanya langkah cepat dan nyata dari pemimpin yang mereka idolakan.
Masyarakat mengkhawatirkan bahwa kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan sawit ilegal dapat berdampak serius terhadap keselamatan pulau kecil tersebut.
“Ini bukan sekadar soal hukum, tapi hati nurani. Jika terus dibiarkan, ekosistem bisa rusak dan mengancam keberlangsungan pulau dalam hitungan tahun,” ujar salah seorang warga.
Menurut hasil penelusuran Noa.co.id, PT Raja Marga membeli lahan dari masyarakat setempat dengan harga sekitar Rp5 juta per hektare. Harga tersebut dianggap tidak wajar dan menimbulkan keresahan di tengah warga.
“Tanah dijual dengan harga sangat murah. Banyak warga baru sadar setelah lahannya ditanami sawit dan tiba-tiba kehilangan hak atas tanah itu,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan keterangan sejumlah warga dan sumber dari pemerintah desa, perusahaan tersebut diduga belum memiliki dokumen izin resmi untuk membuka lahan di atas tiga hektare.
Hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan wajib memperoleh izin dari instansi berwenang.
Desakan pun semakin menguat agar Gubernur Muzakir Manaf turun langsung ke Simeulue dan bersikap tegas seperti saat memperjuangkan empat pulau di Singkil. “Kami percaya dengan Gubernur. Tapi harapan itu akan pupus jika suara kami terus diabaikan,” tegas mereka.
Masyarakat berharap pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh PT Raja Marga dan menyelesaikan konflik tanah dengan pendekatan yang adil dan berpihak pada rakyat.
Editor: RedaksiReporter: Argamsyah
