Home / Daerah

Selasa, 18 Maret 2025 - 00:06 WIB

Minimnya PAD, Pidie Butuh Optimalisasi

mm Amir Sagita

Anggota DPRK Pidie, Alkautsar. Foto: Dok. Amir Sagita/NOA.co.id

Anggota DPRK Pidie, Alkautsar. Foto: Dok. Amir Sagita/NOA.co.id

Sigli – Kabupaten Pidie sejak dulu kurang Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu disebabkan kurangnya upaya dari pihak terkait untuk memaksimalkan untuk menggais pendapatan.

Padahal Pidie salah satu kabupaten dengan wilayah geografis yang begitu luas dan jumlah populasi yang hampir setengah juta jiwa. Sebaran desa atau gampong juga sebanyak 730 desa dari 23 kecamatan.

“Tentu jika berbicara aspek pembangunan baik fisik maupun SDM membutuhkan kesediaan anggaran yang cukup”, hal itu disampaikan Alkautsar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Partai Demokrat, saat buka puasa bersama anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pidie di salah satu caffe, Senin (17/3/2025).

Baca Juga :  Asnawi Kumar Pimpin FPRMI Aceh

Menurut Alkautsar, faktanya, Pidie hingga saat ini masih sangat bergantung pada transfer pusat dengan berbagai skema dikarenakan PAD Pidie sangat tidak optimal. “Coba kita pikir sejenak ya, apakah mungkin Pidie yang begitu luas potensi pendapatan yang sangat besar hanya menghasilkan Rp 50 miliar setiap tahunnya ? Ini diuar dari pendapatan rumah sakit ya dan dana bagi hasil lainnya.

“Menurut saya disini ada masalah yang sangat serius dan harus mendapat penanganan secara khusus oleh bupati. Sebab jika tidak dicari akar permasalahannya sulit mendapatkan PAD yang idial”, papar politisi Partai Demkrat ini.

Baca Juga :  PJ Bupati Simeulue Tegaskan ASN Harus Netral Jelang Pilkada 

“Saya berikan beberapa contoh, misalnya jika mau inventarisir aset Pidie. Kita punya pasar, kita punya ruko yang banyak, di Beureunuen-Grong-grong, Teupin Raya-Sigli-Lamlo juga sepertinya. Kemudian tanah/lahan produktif, gedung, dan aset-aset bergerak lainnya, belum lagi dari retribusi baik dari parkir hingga galian c, advertising, pajak sarang burung walet dan banyak lainnya. Sangat besar potensi pendapatan Pidie, “Ini harus kita evaluasi bersama. Pun dasar hukumnya qanun jika perlu kita revisi juga agar lebih progresif demi kemaslahatan masyarakat Pidie”, tegas Alkautsar.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha 1445 H, DTPHP Aceh Singkil lakukan Pengawasan Kesehatan dan Asal Usul Hewan kurban

Politisi muda ini akan terus mengawal isu pendapatan, karena seyogyanya pendapatan adalah jembatan kesejahteraan masyarakat Pidie. “Kami di lembaga DPRK Pidie juga telah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Bupati Sarjani Abdullah selama lima tahun kedepan. “Hal-hal konkrit dari dukungan kami tersebut adalah upaya DPRK Pidie untuk meningkatkan pendapatan sehingga dengan mudah pemerintah melakukan aktualisasi dari gagasan atau visi misi bupati Sarjani-Alzaizi kedepan.

Penulis: Amir Sagita

Editor: Amiruddin MK

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pj Bupati Muhammad Iswanto Apresiasi Rekomendasi DPRK Aceh Besar Terhadap LKPJ Bupati Aceh Besar TA 2023

Daerah

Tim Monitoring Posyandu Kemenkes Kunjungi Gampong Ingin Jaya

Daerah

OJK Dorong Perbankan Syariah Kembangkan Sya’riah-Based Products

Daerah

UTU Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Lanjutkan Pembangunan PSN di Aceh

Daerah

Kanwil Kemenag Aceh Sambut Baik Program Jaksa Masuk Sekolah 

Daerah

81 Anggota DPR Aceh Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Daerah

Jalan Sp Beutong-Laweung Bergelombang

Daerah

Kemenko Polkam Kawal Sinkronisasi Qanun Aceh