Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang digelar Bappeda Aceh ini dihadiri unsur pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, serta Forkopimda Aceh, DPR Aceh, Sekda Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, hingga perwakilan LSM dan pers.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa Musrenbang RKPA menjadi forum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Aceh dengan program nasional agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tema Pemulihan Pascabencana
Mualem menyebut tema pembangunan tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Ia berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam proses pemulihan Aceh.
Menurutnya, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan menyeluruh, namun kondisi anggaran saat ini belum mencukupi.
“Semua unsur yang hadir hari ini mari kita pikirkan bersama solusi terbaik untuk Aceh,” ujarnya.
Soroti Dampak Banjir dan Infrastruktur
Mualem juga menyoroti dampak banjir yang berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Ia menilai bantuan pemerintah pusat masih terbatas pada kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan.
Sementara untuk rehabilitasi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, menurutnya belum tertangani secara optimal.
Ia juga mengungkapkan masih adanya wilayah pedalaman yang masyarakatnya harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
Perhatian pada Lingkungan dan Pesisir
Selain itu, Mualem menyoroti kondisi lingkungan, terutama sungai yang melebar serta kuala di wilayah pesisir yang belum tertangani dengan baik.
Ia menjelaskan bahwa jika kuala tidak segera dibenahi, aliran air dari hulu dapat terhambat dan berpotensi memperparah banjir.
Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.
Harapan Dukungan Pusat
Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala sebagai langkah antisipasi bencana.
Ia berharap Kementerian Kelautan dan pihak terkait dapat segera memberikan dukungan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa lebih besar di masa mendatang,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
