Jakarta – Nilai nasionalisme ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketahanan bangsa di tengah dinamika geopolitik global, perkembangan demokrasi, serta ruang digital yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, saat membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, pada Upacara Bendera yang digelar di Lapangan Kemenko Polkam, Senin (19/1/2026).
“Mencermati perkembangan situasi geopolitik dunia yang tengah memanas dan penuh ketidakpastian, menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya nasionalisme dapat berdampak langsung pada tergerusnya kedaulatan negara,” kata Purwito.
Disampaikan, upacara ini menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan komitmen untuk terus mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nasionalisme bukan sekadar simbol atau slogan, melainkan kesadaran kolektif untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Nasionalisme merupakan benteng pertahanan jiwa bangsa yang paling kokoh, karena ia hidup di dalam hati setiap warga negara yang mencintai tanah airnya,” ungkap Purwito.
Nasionalisme juga menjadi landasan penting dalam menumbuhkan solidaritas, termasuk dalam merespons berbagai peristiwa yang menyentuh kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
“Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam penanganan dan pemulihan bencana alam di wilayah Sumatera,” kata Purwito.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kemenko Polkam akan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan upaya mengembalikan harapan, martabat, dan semangat kebersamaan.
“Langkah ini mencerminkan semangat nasionalisme dan gotong royong, bahwa penderitaan satu daerah adalah duka kita bersama, dan pemulihannya merupakan tanggung jawab bersama pula,” kata Purwito.
Ia menyampaikan, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional bukanlah tugas yang ringan. Nasionalisme, demokrasi, kebebasan sipil, ruang digital, dan partisipasi publik merupakan bagian dari satu ekosistem politik yang saling berkaitan dan harus dikelola secara bijaksana.
“Peran aparatur Kemenko Polkam menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan penguat kepercayaan publik terhadap negara,” ungkapnya.
Demokrasi yang sehat diharapkan mampu menjadi wadah ekspresi nasionalisme, di mana partisipasi aktif masyarakat diarahkan untuk menjaga kepentingan bersama, memperkuat persatuan, serta mendukung proses pembangunan nasional.
“Demokrasi harus menghadirkan stabilitas politik, menjaga harmoni sosial, dan sekaligus mendorong partisipasi rakyat dalam proses pembangunan,” ungkap Purwito.
Menutup amanatnya, seluruh jajaran Kemenko Polkam diajak untuk terus mengambil peran aktif dalam memperkuat nilai nasionalisme, menjaga stabilitas politik, serta mendorong kebebasan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Editor: Amiruddin. MK
