Home / Pemerintah Aceh

Jumat, 24 Juli 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Hunian Tetap Pascabencana Melalui Rakornas Bersama Pemerintah Pusat

mm Redaksi

Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Kalaks BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, saat mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Kalaks BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, saat mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (21/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR) yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan itu turut diikuti sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas Usai Terima LHP BPK RI

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membahas perkembangan pelaksanaan program pemulihan pascabencana, khususnya terkait pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan pembangunan huntap, mulai dari capaian realisasi, target penyelesaian, jumlah unit yang akan dibangun di masing-masing daerah, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Baca Juga :  Wagub Aceh Fadhlullah Usul BP BUMN Alihkan Dukungan Huntara ke Hunian Tetap

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan laporan terkait progres pembangunan huntap, termasuk kesiapan lahan dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan.

Selain Kementerian PKP, rapat koordinasi tersebut juga diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan PT PLN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Baca Juga :  Wagub Aceh Fadhlullah Minta Percepatan Hunian Tetap Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan langkah serta memperkuat koordinasi dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Percepatan pembangunan huntap diharapkan dapat mendukung proses pemulihan pascabencana sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh: 21 Tahun Perdamaian Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh Terima Kunjungan Pengurus MAA

Pemerintah Aceh

Realisasi Keuangan Aceh Capai 30,65 Persen, Sekda Dorong SKPA Percepat Program

Ekbis

Wagub Aceh Minta TPID Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi yang Tembus 6,94 Persen

Pemerintah Aceh

Pernyataan Rampok Dana JKA, Jubir Pemerintah Aceh: Terlalu Semena-mena

Pemerintah Aceh

Biro PBJ Setda Aceh Gelar Pelatihan Dasar Peningkatan Kompetensi KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional

Perkuat Kolaborasi, Ketua PKK Aceh Kunjungi Dirjen Bina Adwil Kemendagri

Pemerintah Aceh

Sekda Aceh M. Nasir Tegaskan Media Siber sebagai Mitra Strategis Pemerintah