Home / Pemerintah Aceh

Jumat, 24 Juli 2026 - 10:51 WIB

Pemerintah Aceh Dorong Percepatan Hunian Tetap Pascabencana Melalui Rakornas Bersama Pemerintah Pusat

mm Redaksi

Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Kalaks BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, saat mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Kalaks BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, saat mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (21/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR) yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan itu turut diikuti sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas Usai Terima LHP BPK RI

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membahas perkembangan pelaksanaan program pemulihan pascabencana, khususnya terkait pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan pembangunan huntap, mulai dari capaian realisasi, target penyelesaian, jumlah unit yang akan dibangun di masing-masing daerah, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Baca Juga :  Wagub Aceh Fadhlullah Usul BP BUMN Alihkan Dukungan Huntara ke Hunian Tetap

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan laporan terkait progres pembangunan huntap, termasuk kesiapan lahan dan kebutuhan infrastruktur pendukung yang menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan.

Selain Kementerian PKP, rapat koordinasi tersebut juga diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan PT PLN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Baca Juga :  Wagub Aceh Fadhlullah Minta Percepatan Hunian Tetap Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan langkah serta memperkuat koordinasi dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Percepatan pembangunan huntap diharapkan dapat mendukung proses pemulihan pascabencana sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Dek Fadh Pastikan Pemerintah Aceh Hadir Bantu Warga Terdampak Kebakaran

News

Serahkan LKPD, Gubernur Aceh Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Aceh

Pemprov Aceh Usulkan Pembentukan Badan Jaminan Kesehatan Sendiri kepada Komisi IX DPR RI

News

Gubernur Dukung Rencana Film Kesultanan Aceh-Ottoman, Siap Libatkan Tim Sejarah Terbaik

Berita

Wagub Aceh Fadhlullah Turun Tangan Selesaikan Konflik Lahan Tol Sigli–Banda Aceh

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Fadlullah Dampingi Mendagri, Tegaskan Percepatan Pemulihan di Aceh Tamiang

Nasional

Pemerintah Aceh Terima Lestari Awards 2025 dari SPS

Nasional

Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses