NOA | Jakarta – Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) mengecek langsung lokasi perumahan dari dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD 2013-2020.
Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, proses tersebut dilakukan tim penyidik koneksitas dari Jampidmil, Pusat Polisi Militer TNI dan Auditorat Militer Tinggi II Jakarta.
“Pengecekan lokasi tanah dan bangunan sebanyak 23 Kavling di Desa Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar,” kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022).
Kemudian, Leonard mengatakan tim juga melakukan verifikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar terkait dengan 23 sertifikat tanah yang akan dilakukan penyitaan. Dia menjelaskan, pengecekan yang dilakukan selama tiga hari yaitu 12-14 Januari 2022 juga mengetahui tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2034 dengan luas tanah 723 M2 milik Tersangka NPP di Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
Sementara untuk pemeriksaan Tim Jampidmil telah memeriksa seorang saksi berinisial K yang merupakan saudara kandung dari tersangka Dirut PT Griya Sari Harta atau GSH berinisial NPP.
“Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi atas nama K selaku saudara kandung Tersangka NPP di Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar,” jelasnya.
Kejagung sebelumnya telah menetapkan seorang Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI berinisial YAK dan Dirut PT Griya Sari Harta atau GSH berinisial NPP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD 2013-2020.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil dari tim penyidik koneksitas dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), Pusat Polisi TNI Militer AD dan Auditorat Militer Tinggi II Jakarta.
Kasus ini berawal dari penyimpangan dilakukan Brigjen YAK selaku direktur keuangan tabungan wajib perumahan TNI AD. Tersangka melakukan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP sebagaimana keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Nomor Kep/181/III/2018, 12 Maret 2018.
Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 3 Jo Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, ujarnya. (R)
