Home / Nasional

Selasa, 4 Juni 2024 - 18:30 WIB

Perkuat Diplomasi Ekonomi, Kemlu Tandatangani Nota Kesepahaman dengan OJK dan Pos Indonesia

mm Redaksi

Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia, di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6/2024). (Foto | HO-Kemlu RI ).

Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia, di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6/2024). (Foto | HO-Kemlu RI ).

Jakarta – Dalam rangka mendukung dan memperkuat diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri menandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Pos Indonesia hari ini (4/6) di Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/6).

“Kolaborasi dan joint forces adalah kunci agar hasil kerja menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Kerjasama seperti ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung kerja diplomasi ekonomi, yang ditujukan untuk pembangunan nasional” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada Kantor Berita NOA.co.id, Selasa 04 Juni 2024.

Sambung Menlu Retno, Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemlu dengan OJK dilakukan oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Menlu Retno menyampaikan bahwa MoU ini akan memperkuat sinergi Kemlu dan OJK, khususnya dala​​m hal:

Baca Juga :  Sidang KKEP Polri Putuskan Pertahankan Richard Eliezer Sebagai Anggota Polisi

Pertama, diplomasi di sektor keuangan, khususnya melalui penguatan ekonomi hijau Indonesia dan transformasi digital perbankan nasional. Penguatan ekonomi hijau dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi pasar karbon Indonesia.

“Saya pastikan, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri, siap untuk dorong diseminasi dan promosi pasar karbon Indonesia ke potential buyers di wilayah kerja masing-masing.

Kedua, pelindungan dan peningkatan peran pekerja migran Indonesia (PMI) dan Diaspora Indonesia di luar negeri. Menlu menyampaikan bahwa sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk terus memberikan pelindungan bagi PMI termasuk dari berbagai ancaman penipuan online seperti penipuan remitansi, investasi bodong dan bahkan pencucian uang.

Baca Juga :  Oknum Polisi Lampung Timur Mengatakan Penyiksaan Tersangka Sudah Sesuai SOP, Alumni Lemhannas Pertanyakan Kinerja Divisi Propam Polri

Selain itu, Menlu juga menyampaikan bahwa kerja sama Kemlu dan OJK akan diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan para pekerja migran Indonesia, serta memfasilitasi mereka untuk akses perbankan yang lebih mudah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam sambutannya menyebutkan bahwa kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka penguatan sinergi kebijakan luar negeri serta penyediaan pertukaran jasa informasi. Menlu RI dan Ketua Dewan Komisioner OJK menekankan pentingnya implementasi dari kerja sama ini agar ikhtiar yang dilakukan pemerintah dapat membawa manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Lepas Bantuan Kemanusiaan RI untuk Papua Nugini dan Afghanistan

Sementara itu, penandatangan Nota Kesepahaman Kemlu dengan PT. Pos Indonesia dilakukan antara Sekjen Kemlu dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia, dengan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri.

Menlu menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia akan memperkuat konektivitas dan rantai pasok melalui penguatan ekosistem logistik bagi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. Sinergi ini juga sekaligus dalam rangka mendukung UMKM dan BUMN Go-Global.

Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menyampaikan bahwa PT. Pos Indonesia memiliki network luas ke negara-negara di seluruh dunia. Kerja sama ini dapat memperluas akses pasar ke luar negeri dan sebaliknya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Gubernur Aceh Bahas Investasi di Sektor Kesehatan dengan Investor Malaysia

Nasional

BP3MI Riau amankan 32 PMI Ilegal usai kapal karam di laut, 11 diantaranya warga Aceh

Nasional

Kemenko Polhukam Gelar Rakoor Perdana di Kantor IKN

Nasional

Polri Amankan Opening Ceremony WWF Ke-10 di Bali

Nasional

SPS Tetapkan 9 Rekomendasi Strategis dalam Rakernas untuk Perkuat Peran Pers di Indonesia

Nasional

Polri Siapkan Kontijensi Plan Antisipasi Dinamika di Lapangan

Hukrim

KPK : Pentingnya Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Teknologi

Hukrim

Deputi Kominfo Kemenko Polkam: Judol di Indonesia Harus Ditekan Semaksimal Mungkin