Banda Aceh – Integrasi teknologi dalam layanan publik bukan lagi sekadar pilihan, namun sebuah kebutuhan. Pemerintah semakin menyadari bahwa digitalisasi layanan publik memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP, MM bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti zoom meeting Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 di DPMPTSP Provinsi Aceh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Senin (23/9/2024).
Rakornas P2DD yang mengangkat Tema ‘Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’ itu, bertujuan memperkuat resiliensi dan pembangunan ekonomi nasional, melalui digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung efesiensi fiskal pemerintah. “Sehingga kinerja keuangan pemerintah dapat terjaga, tata kelola keuangannya semakin baik, pemerintah semakin akuntabel dan transparan serta pengaturan organisasi pemerintah semakin efektif dan efesien untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Iswanto mengatakan, Rakornas tersebut juga akan meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat secara signifikan, meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sejalan dengan kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah. “Selain itu juga dapat mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan dan dapat memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda serta dapat memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda,” katanya.
Oleh karena itu, kata Iswanto, dalam mendukung percepatan pembangunan Indonesia, Pemerintah Pusat melalui lintas kementerian dan Lembaga Perbankan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024.
“Arah kebijakan implementasi P2DD pada pembuatan tiga pilar utama, yang meliputi penguatan regulasi dan koordinasi, penguatan ekosistem transaksi digital Pemda serta penguatan infrastruktur,” pungkasnya.
Tampak ikut hadir dalam zoom meeting itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktur Bank Indonesia, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota Se- Indonesia yang dilaksanakan secara luring dan daring.
Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto hadir secara daring dengan didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Besar Jamaluddin, S.Sos, MM, Kepala BPKD Andria Shaputra SEAk MM, Kepala Bappeda Rahmawati S.Pd, M.Si, Kadisparpora Abdullah SSos, Dishub Azhari SE, Plt Kadis Kominfo Khairul Huda S.Kom, MM dan Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar Rafzan Amin SH. MM dan Pimpinan Bank Aceh Cabang Jantho Afzal Ilmi.
Editor: Amiruddin. MK
