Pidie Jaya – Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah menetapkan tersangka atas perkara tindak Pidana Korupsi terhadap dana Bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah SMP N 1 Bandar Dua Pidie Jaya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Hedi Muchwanto, S.H., M.H., melalui Kasiintel Hafrizal, S.H., M.H, kepada media ini, Jum’at (26/7/2024).
“Bahwa Pada hari Senin, 25 Juli 2024 dikantor Kejaksaan Negri Pidie Jaya, telah dilakukan Penetapan tersangka dengan inisial HD, pada perkara dugaan tindak Pidana korupsi penyimpangan pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMP N 1 Bandar Dua, Pidie Jaya tahun anggaran 2019-2022 berdasarkan surat penetapan Tersangka Nomor : PRIN-03/L.1.31/Fd.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kejaksaan negeri Pidie jaya sejak tahun 2023, dan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya ditemukan kerugian negara sebesar Rp 377.888.128,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimana perbuatan tersangkadalam mengelola keuangan tersebut tidak sesuai dengan juknis.
Berdasarkan dari itu, Tersangka dengan insial HD Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Dalam hal ini, tersangka tidak dilakukan penahanan kurungan dikarenakan yang bersangkutan sedang dalam keadaan tidak sehat dan juga tersangka juga koperatif selama masa pemeriksaan,” ungkapnya.
Hafrizal mengatakan, Sebagai langkah dalam melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap tersangka sebagai tahan kota atau sebagai tahanan rumah.
“Kejaksaan Pidie Jaya juga melakukan pemasangan Alat Pengawasan Elektronik (APE) atau gelang Tahanan yang di letakkan pada pergelangan kaki Tersangka, sebagaimana pedoman tentang pengawasan penahanan kota dan penahanan rumah pada tahap penyidikan dan penuntutan dimana yang bersangkutan berkewajiban untuk menjaga dan merawat alat tersebut,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Risssan
Editor: Amiruddin MK
