Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar pertemuan dengan sejumlah Non-Governmental Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta para relawan kemanusiaan guna memperkuat koordinasi dan percepatan pemulihan Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Pertemuan berlangsung di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/2025).
Dalam pemaparannya, Sekda menjelaskan perkembangan penanganan bencana di berbagai wilayah terdampak. Ia menyebutkan, proses evakuasi warga masih dilakukan, sementara pembukaan akses transportasi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan kawasan Aceh bagian tengah terus dikebut agar pengiriman bantuan dapat berjalan lebih efektif.
Nasir turut menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik yang dilakukan BNPB, BASARNAS, dan relawan. Salah satu langkah percepatan yang tengah diupayakan pemerintah adalah pembangunan jembatan bailey sebagai penghubung akses transportasi yang terputus akibat banjir.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi yang terganggu karena pasokan listrik belum stabil. Pemerintah Aceh, kata Nasir, terus memantau kondisi kelistrikan serta memastikan ketersediaan BBM, air bersih, dan stabilitas harga pangan demi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menjajaki skema renovasi rumah warga yang terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses renovasi sehingga para pengungsi dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Dalam sesi dialog, para NGO, relawan, dan organisasi masyarakat memberikan sejumlah masukan terkait kebutuhan mendesak di lapangan. Mereka menyoroti perlunya penyediaan air bersih, alat berat untuk membuka akses, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, serta posko kesehatan yang merata di setiap desa agar layanan dasar dapat dinikmati seluruh masyarakat terdampak.
Para peserta juga menekankan pentingnya transparansi penyaluran bantuan dan penyediaan informasi terpadu mengenai lokasi posko, mekanisme distribusi logistik, serta target pemerintah dalam pembukaan akses transportasi. Mereka menilai kejelasan alur ini sangat menentukan efektivitas penyaluran bantuan.
Isu strategis lainnya turut disampaikan, termasuk perlunya peningkatan advokasi terhadap praktik illegal logging yang dinilai turut memperparah dampak bencana. Selain itu, peserta meminta konsolidasi data wilayah terisolir, penyusunan standar prioritas penerima bantuan, hingga penetapan tata kelola penanganan yang jelas dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menanggapi masukan tersebut, Sekda Aceh menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran.
“Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar proses pemulihan Aceh pasca banjir dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan terarah,” ujarnya.
Editor: Amiruddin. MK
