Banda Aceh – Pengelola Program Menu Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bireuen dipastikan tidak bisa lagi bekerja secara longgar. Pemerintah memastikan tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap standar keamanan dan kualitas pelayanan program.
Kepala Regional Aceh Mustafa Kamal menegaskan bahwa seluruh pelaksana program wajib memperketat standar operasional dan disiplin menjalankan aturan, menyusul kejadian menonjol yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (3/3/2026) lalu bersama jajaran pelaksana program di Kabupaten Bireuen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (KaSPPG), Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, serta PLO Akuntan yang bertugas di wilayah itu.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi sekaligus upaya pemulihan pascakejadian yang sempat menjadi perhatian publik. Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola program agar pelaksanaannya di lapangan berjalan lebih baik.
Dalam arahannya, Kareg Aceh menekankan pentingnya disiplin terhadap standar operasional, khususnya dalam pengelolaan dapur dan penyediaan makanan. Seluruh satuan pelaksana diminta memastikan bahwa setiap fasilitas dapur telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Beberapa standar yang wajib dipenuhi antara lain kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala, serta tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sesuai ketentuan.
“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki seluruh aspek pelaksanaan program di lapangan. Kita ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mustafa Kamal.
Selain pengetatan standar operasional dapur, pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Seluruh pelaksana program diminta aktif menyampaikan informasi positif terkait kegiatan pelayanan gizi melalui media sosial resmi.
Langkah tersebut sekaligus bertujuan untuk menangkal berbagai informasi keliru maupun hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait pelaksanaan program. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, sejumlah langkah strategis juga segera diterapkan.
Di antaranya pembentukan tim khusus untuk pengelolaan informasi publik dan klarifikasi berita negatif, pemantauan fasilitas kerja bagi tim lapangan di setiap satuan pelaksana, serta penerapan sistem pelaporan resmi apabila terjadi ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan.
Kareg Aceh juga meminta agar seluruh pengelola program meningkatkan koordinasi dengan mitra atau yayasan yang terlibat dalam penyelenggaraan program guna memastikan seluruh standar teknis dapat dipenuhi secara konsisten.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan ini tidak hanya penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan program gizi kepada masyarakat.
“Ke depan kita ingin seluruh SPPG bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang lebih kuat serta komunikasi yang terbuka kepada publik, kita optimistis program ini dapat berjalan lebih baik,” kata Mustafa Kamal.
Melalui langkah evaluasi dan penguatan sistem tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis di Kabupaten Bireuen dapat kembali berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[]
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
