Bener Meriah – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) Redelong, Kabupaten Bener Meriah, dengan nilai keseluruhan yang menjadi sorotan mencapai Rp472.662.000.
TTI mendesak BPK, BPKP, Inspektorat Aceh, serta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit dan pengawasan menyeluruh guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyebutkan bahwa berdasarkan penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP), terdapat sejumlah paket pengadaan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kegiatan pelatihan vokasi di BLK Redelong. Selain itu, terdapat pengadaan peralatan bengkel pengelasan melalui APBD Kabupaten Bener Meriah. Selasa (10/11/2026).
Dua paket yang menjadi perhatian khusus adalah Bahan Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP/PF 340 JP senilai Rp67 juta (RUP 66001636) dan Bahan Pelatihan Plate Welder SMAW 6G H-LO/45 420 JP senilai Rp82,5 juta (RUP 66001894). Kedua paket tersebut tercatat menggunakan dana APBN dengan metode Pengadaan Langsung.
Sorotan lainnya tertuju pada pengadaan peralatan bengkel bermesin dan alat ukur melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah senilai Rp168.662.000, dengan metode E-Purchasing. Pengadaan tersebut mencakup mesin las multifungsi tiga fase, tabung gas argon/CO2, regulator, selang gas, ekstraktor asap, dan sejumlah peralatan pendukung lainnya.
TTI menilai, besarnya alokasi anggaran tersebut harus diikuti keterbukaan informasi dan pengawasan ketat. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, volume barang, kebutuhan pelatihan, realisasi fisik, hingga bukti penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan.
Jangan Sampai Anggaran Pelatihan Hanya Habis di Atas Kertas
Nasruddin Bahar menegaskan, anggaran pelatihan vokasi bukan sekadar angka dalam dokumen pengadaan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan peralatan yang benar-benar tersedia, bahan praktik yang sesuai, serta peningkatan keterampilan peserta pelatihan.
“Kami mendesak BPK dan BPKP melakukan audit serta meminta Inspektorat Aceh memperkuat pengawasan. APH juga perlu mencermati apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Periksa harga, spesifikasi, volume, penyedia, bukti serah terima, hingga kondisi barang di lapangan. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” tegas Nasruddin.
TTI menekankan bahwa penggunaan metode Pengadaan Langsung maupun E-Purchasing tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, metode pengadaan apa pun tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip efisiensi, transparansi, kewajaran harga, dan akuntabilitas.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, harus dilakukan koreksi sesuai ketentuan. Jika ditemukan bukti permulaan dugaan tindak pidana, TTI meminta APH menindaklanjutinya secara profesional dan tanpa tebang pilih.
TTI: Pengawasan Uang Negara Tidak Boleh Berhenti di Atas Kertas
TTI mengingatkan seluruh pejabat terkait, mulai dari pengguna anggaran, PA/KPA, PPK, hingga pejabat pengadaan, agar memastikan setiap proses belanja negara bebas dari konflik kepentingan dan praktik yang merugikan keuangan publik.
“TTI akan terus memantau pengadaan barang dan jasa di seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh. Kami tidak ingin anggaran publik hanya terlihat rapi dalam laporan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang dijanjikan. Setiap informasi yang didukung data dan bukti akan kami kawal serta sampaikan kepada lembaga berwenang,” ujar Nasruddin.
Menurut TTI, ukuran keberhasilan anggaran pelatihan bukan sekadar terserapnya dana, melainkan kualitas pelatihan, ketersediaan fasilitas, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
TTI mendesak audit, pengawasan lapangan, serta keterbukaan pertanggungjawaban anggaran BLK Redelong. Uang negara harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan administrasi, pungkas Nasruddin Bahar.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
