Home / Nasional / Pemerintah Aceh

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 18:32 WIB

Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh

Redaksi

Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh. Foto: Dok. Ist

Wali Nanggroe dan Mendagri Bahas Penguatan Lembaga Kekhususan Aceh. Foto: Dok. Ist

Jakarta — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., di kediaman dinas Mendagri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 15 Oktober 2025.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 20.00 hingga 21.30 WIB itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kehormatan.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris menyebutkan, dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh membahas secara mendalam mengenai penguatan serta independensi Lembaga Wali Nanggroe Aceh, yang merupakan lembaga adat dan kepemimpinan kultural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca Juga :  Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza, Ma'ruf Amin: Kalau Sulit, Kita Bisa Kirim Bantuan

Wali Nanggroe menekankan bahwa penguatan kelembagaan sangat penting untuk memastikan Lembaga Wali Nanggroe dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara berkelanjutan.

“Kami berdiskusi mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan dan aspek keuangan, agar Lembaga Wali Nanggroe dapat berfungsi secara mandiri dan berdaya guna dalam menjaga marwah kekhususan Aceh,” sebut Wali Nanggroe.

Baca Juga :  Jemaah Calon Haji Aceh Kloter Pertama Berangkat, Gubernur Ingatkan Jemaah Ikhlas dan Sabar 

Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan pentingnya penguatan peran Mahkamah Syariah Aceh sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen Lembaga Wali Nanggroe dalam memperkuat tata kelola kelembagaan Aceh yang berlandaskan prinsip kekhususan. “Pemerintah pusat mendukung setiap upaya yang bertujuan memperkuat implementasi UUPA secara konsisten dan berkeadilan,” ujar Tito.

Baca Juga :  Gaji Guru Naik Mulai 2025, Ini Rinciannya

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Kementerian Dalam Negeri, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.

Sementara dari pihak Lembaga Wali Nanggroe turut mendampingi Wali Nanggroe yakni Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Dr. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H, Staf Khusus M. Raviq, dan Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasballah.

Editor: Redaksi

Share :

Baca Juga

News

Dua Warga Aceh Ditembak Aparat Malaysia, Pj Gubernur Safrizal Minta KBRI dan Kemenlu Beri Pendampingan Hukum dan Biayai Perawatan 

Nasional

Mendagri Resmi Lantik Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh

Hukrim

Modus TPPO dan TPPM di Era Digital

Daerah

Plt Sekda Aceh Alhudri Buka Rakerprov KONI Aceh

Pemerintah Aceh

Bunda PAUD Aceh Serukan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini

Nasional

Di COP28 Dubai, Gugun Gumilar IDE Indonesia bicara Transisi Energi Terbarukan

Hukrim

Jampidum Setujui Enam Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Hasil Panen Sawit

Nasional

Transparansi Ditjenim, Petugas Imigrasi Kini Pakai Bodycam