Banda Aceh – Sejak tahun 2017, Australia hanya memberikan 470 visa kemanusiaan khusus kepada pengungsi Rohingya, Namun sejauh ini Australia masih menolak menambah jumlah visa kemanusiaan.
Australia merupakan Pendonor yang penting bagi Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Indonesia.
Di satu sisi Australia memiliki kewajiban internasional dalam perlindungan pencari suaka karena telah meratifikasi Konvensi PBB 1951 sejak tahun 1954, dan di sisi lain Australia juga berupaya menjaga integritas perbatasan negaranya.
Kondisi ini ditanggapi secara berbeda dalam berbagai periode kepemimpinan Perdana Menteri yang berbeda. Tidak heran dalam kajian keilmuan sudah banyak tulisan terkait isu tersebut.
Pejabat pemerintah Australia mengaku mengutuk kekejaman dan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap etnis Rohingya, kebijakan luar negeri mereka tidak banyak mencerminkan retorika tersebut.
Pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar menghadapi tantangan berat untuk kembali ke rumah mereka di tengah penganiayaan yang sedang berlangsung oleh junta militer Myanmar. Azizah mengatakan repatriasi bergantung pada iklim politik yang stabil di Myanmar, menjamin hak-hak Rohingya, dan mengakhiri kekerasan terhadap mereka.
“Untuk mencapai repatriasi memerlukan upaya bersama yang melibatkan Myanmar, komunitas global, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil untuk mengatasi akar permasalahan dan melindungi hak-hak Rohingya sebagai warga negara asli,” kata Noor Azizah.
“Dukungan pasca repatriasi, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan peluang mata pencaharian sangat penting untuk keberhasilan reintegrasi, dan untuk mengatasi dampak psikologis dari pengungsian.”
Juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan Australia mengakui hak kembali warga Rohingya dan terus mengadvokasi hal ini di forum internasional dan dengan rezim di Myanmar.
Editor: Amiruddin. MKSumber: https://michaelwest.com.au
