Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau keberadaan warga asal Aceh di Iran menyusul meningkatnya Eskalasi Perang di kawasan tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menyebutkan, hingga saat ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) belum menyampaikan klasifikasi data Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran maupun negara-negara Timur Tengah lainnya berdasarkan asal daerah, termasuk Aceh.
“Sampai saat ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI menurut asal daerah masing-masing termasuk Aceh. Baik yang berada di Iran maupun kawasan Timur Tengah lainnya,” kata MTA dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita NOA.co.id, Sabtu, 7 Maret 2026.
“Dan evakuasi lanjutan masih terus dijalankan Pemerintah RI sesuai kondisi keamanan setempat,” ujarnya.
MTA juga menyampaikan, kondisi WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya dilaporkan relatif aman.
“Saat ini Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemenlu terkait perkembangan ini. Nantinya jika ada informasi terbaru terkait hal ini akan segera kami sampaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Iran dan kawasan Timur Tengah seiring meningkatnya dinamika keamanan di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyiapkan skema evakuasi secara bertahap, dengan 32 WNI direncanakan menjadi kelompok pertama yang akan dievakuasi dari Iran.
“Terkait dengan WNI di Iran, seperti mana sudah sering disampaikan, ada 329 orang yang sebagian besar berada di Kota Qom. Sebagian besar merupakan pelajar atau mahasiswa yang sedang belajar di sana,” ujar Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Ia menegaskan, data tersebut terus diperbarui karena pemerintah juga memantau WNI yang tidak hanya menetap, tetapi juga yang sedang berkunjung ke Iran untuk berbagai keperluan.
Selain di Iran, Kemlu mencatat jumlah WNI yang berada di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan mencapai lebih dari setengah juta orang. Heni menyebut totalnya mencapai 519.042 orang yang tersebar di berbagai negara di kawasan tersebut.
“Nanti kalau dirinci akan terlihat sebarannya di masing-masing wilayah. Di Iran mayoritas pelajar, tetapi di negara-negara Timur Tengah lainnya mungkin akan terlihat lebih banyak pekerja migran Indonesia,” jelasnya.
Dalam rencana evakuasi yang tengah disiapkan pemerintah, tahap pertama akan memprioritaskan sejumlah WNI dari Iran. Menurut Heni, jumlah yang direncanakan untuk evakuasi awal saat ini sebanyak 32 orang. Namun, tahap ini masih sangat awal karena prosesnya baru dimulai, dan akan dilihat lagi perkembangan selanjutnya.
Keputusan mengenai tahapan evakuasi berikutnya akan ditentukan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan keamanan terbaru serta hasil penilaian KBRI.
Lebih lanjut, Heni menjelaskan keputusan mengenai tahapan evakuasi berikutnya akan ditentukan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan keamanan terbaru serta hasil penilaian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran.
“KBRI Teheran akan terus memberikan outreach kepada para WNI yang masih berada di wilayah Iran, baik WNI yang menetap maupun yang kebetulan sedang berada di sana saat ini,” tutur Heni.
Sejak awal meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan, kata dia, Kemlu telah berkomunikasi intensif dengan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah untuk memastikan langkah perlindungan WNI dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kemlu juga membentuk tim respons krisis serta meningkatkan koordinasi harian antara kantor pusat dan perwakilan RI di negara terdampak guna memantau kondisi keamanan, keberadaan, serta situasi WNI di lapangan.
Selain itu, perwakilan RI di kawasan juga aktif memperbarui data jumlah dan sebaran WNI, melakukan pertemuan daring dengan komunitas WNI, serta menyiapkan rencana kontinjensi termasuk opsi evakuasi apabila situasi memburuk.
“Kami juga terus memantau operasional bandara internasional di wilayah terdampak serta penerbangan yang tersedia setiap hari untuk mengantisipasi kemungkinan WNI yang stranded akibat gangguan penerbangan,” kata Heni.
Kemlu juga telah menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada seluruh WNI di kawasan terdampak agar membatasi aktivitas non-esensial, memantau informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI, serta menunda perjalanan ke wilayah terdampak sampai situasi keamanan kembali kondusif.
Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, mengatakan meskipun jumlah WNI di kawasan Timur Tengah cukup besar, pemerintah setempat juga telah mengeluarkan imbauan agar warga negara asing tetap tenang dan berada di rumah.
“Memang ketika mendengar jumlahnya besar, orang langsung berpikir bagaimana mengevakuasi sebanyak itu. Tetapi pemerintah di negara-negara Timur Tengah juga menyampaikan kepada warganya, termasuk warga negara asing, untuk tetap berada di rumah dan tenang,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Menurut Santo, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah Indonesia, otoritas setempat di berbagai negara kawasan juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan warga negara mereka maupun warga asing.
Pemerintah Indonesia pun terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan berbagai langkah perlindungan bagi WNI apabila kondisi keamanan di kawasan mengalami perubahan.
Editor: Amiruddin. MK
