Banda Aceh – Di balik meningkatnya peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi gampong, masih terdapat sejumlah tantangan yang menjadi hambatan dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Banda Aceh. Salah satu yang paling dominan adalah kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti, mengatakan perempuan saat ini telah banyak terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan gampong. Namun, upaya meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan masih menghadapi berbagai kendala.
“Budaya sosial yang masih patriarki menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di tingkat gampong,” kata Ritasari, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, pola pikir yang masih menempatkan perempuan pada peran-peran domestik membuat ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan maupun pembangunan gampong belum sepenuhnya optimal.
Selain faktor budaya, keterlibatan perempuan dalam berbagai forum pembangunan juga dinilai masih belum maksimal. Ritasari menyebut partisipasi perempuan di sejumlah kegiatan masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan di tingkat gampong.
“Partisipasi perempuan masih perlu diperkuat agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga benar-benar terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Tantangan lain yang dihadapi perempuan adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi perempuan yang ingin mengembangkan usaha mikro maupun aktivitas ekonomi produktif lainnya.
Di sisi lain, keberlanjutan program pendampingan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut Ritasari, berbagai pelatihan yang telah diberikan perlu diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat berkembang menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan.
“Masih ada keterbatasan akses permodalan dan keberlanjutan pendampingan yang perlu diperkuat agar perempuan bisa berkembang lebih jauh,” katanya.
Ia juga mengakui keterbatasan anggaran dan prioritas program menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan di seluruh gampong.
Meski demikian, DPMG Banda Aceh berkomitmen terus memperkuat berbagai program peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan di tingkat gampong.
Ritasari menegaskan, pemberdayaan perempuan bukan hanya berkaitan dengan kesetaraan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi keluarga dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.
“Ketika perempuan memiliki kapasitas yang baik dan diberi ruang untuk berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan gampong tempat mereka tinggal,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK
