Home / Daerah

Rabu, 2 September 2026 - 20:39 WIB

KUA-PPAS 2027 Pidie Disepakati, Pemkab Diminta Tak Boros Anggaran

mm Amir Sagita

Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra menandatangani dokumen KUAPPAS di gedung DPRK setempat, Rabu (2/9/2026) (Foto.IST).

Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra menandatangani dokumen KUAPPAS di gedung DPRK setempat, Rabu (2/9/2026) (Foto.IST).

Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan itu menjadi pijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK Pidie dengan agenda penutupan sidang pembahasan KUA-PPAS 2027 di Aula Gedung DPRK Pidie, Rabu, (2/9/2026). Wakil Bupati Pidie Alzaizi menghadiri rapat tersebut mewakili pemerintah daerah.

Baca Juga :  Perkuat Sinergi Spritual dan Sosial, BSI Aceh Gelar Subuh Keliling

Dalam sambutan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah yang dibacakan Alzaizi, pemerintah daerah mengingatkan agar penyusunan anggaran 2027 tidak berhenti pada besaran belanja. Efisiensi, ketepatan sasaran dan manfaat anggaran bagi masyarakat menjadi ukuran utama.

“Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan prioritas, kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Sarjani.

Menurut dia, pembahasan bersama DPRK telah menghasilkan sejumlah pandangan, masukan dan koreksi yang memperkaya substansi KUA-PPAS. Perbedaan pendapat, kata Sarjani, merupakan bagian dari proses demokrasi dan dapat diselesaikan melalui dialog serta musyawarah.

Baca Juga :  Direktur Bisnis Bob Rinaldi Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Aceh

Memasuki tahun anggaran 2027, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih selektif menetapkan program. Belanja harus disusun secara efisien dan efektif, dengan pelaksanaan yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pesan itu sekaligus menempatkan APBK bukan sekadar daftar belanja pemerintah, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Baca Juga :  Gerakan Aliansi Masyarakat Aceh Singkil minta PT Banda Aceh dan MA Awasi Perkara Yakarim Munir

Sarjani mengajak DPRK dan pemerintah daerah mempertahankan kolaborasi dalam tahapan berikutnya hingga APBK 2027 ditetapkan. Ia menekankan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap keputusan anggaran.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, Wakil Ketua I T. Zulkarnaini dan Wakil Ketua II T. Saifullah, Sekretaris Daerah Pidie Samsul Azhar, unsur Forkopimda, anggota DPRK, staf ahli bupati, para asisten Sekdakab, kepala SKPK, kepala bagian dan para camat.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita

Share :

Baca Juga

Daerah

Masa Tugas Pj Bupati Aceh Besar Iswanto Diperpanjang

Daerah

Wasekum HAMAS : Pembahasan APBK Aceh Selatan tahun 2025 terkesan dipaksakan

Daerah

Dibantu Haji Mukhlis, Saluran Air Pasar Ikan Geurugok Kembali Berfungsi

Daerah

Berharap Manajemen Baru BPKS Mampu Tingkatkan Etos Kerja

Daerah

PSAP Sigli Santuni Anak Yatim, Target Juara Liga 4 Aceh

Daerah

Aceh Tamiang Belum Ramah Disabilitas

Daerah

Untuk Cegah Korupsi, Akhirnya Inspektorat Aceh Singkil Audit 5 Proyek Strategis 
DPP AWAI Dan JWI Gelar Silaturahmi Dengan Direktur RS Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak.Foto. Dok: Dedi Saputra/NOA.Co.Id

Aceh Timur

DPP AWAI Dan JWI Gelar Silaturahmi Dengan Direktur RS Sultan Abdul Aziz Syah Peurelak