Banda Aceh — Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi TKD Tambahan di Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 7 September 2026, realisasi gabungan Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota baru mencapai 4,75 persen, atau sekitar Rp86,56 miliar dari total pagu Rp1,82 triliun.
Sementara itu, realisasi Pemerintah Provinsi Aceh tercatat sebesar 2,24 persen, atau sekitar Rp18,49 miliar dari pagu TKD Tambahan sebesar Rp824,82 miliar.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Aceh Tenggara yang mencatatkan realisasi tertinggi di Aceh, yakni mencapai 33,64 persen.
Menurut Safrizal, capaian tersebut menunjukkan adanya percepatan pada tahapan kontraktual dan pelaksanaan kegiatan di daerah.
“Capaian ini menunjukkan SKPK di Aceh Tenggara mampu menuntaskan tahap kontraktual lebih cepat dan dapat menjadi contoh inspiratif bagi kabupaten/kota lain,” ujar Safrizal, Selasa (8/9/2026).
Selain Aceh Tenggara, sejumlah daerah juga mulai menunjukkan progres positif. Gayo Lues mencatat realisasi sebesar 18,97 persen, disusul Pidie 14,78 persen dan Kota Banda Aceh 14,24 persen.
Safrizal berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera mempercepat tahapan pengadaan, kontraktual, hingga pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat segera memberikan dampak kepada masyarakat.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah daerah yang hingga 7 September 2026 belum mencatatkan realisasi atau masih berada pada angka 0 persen. Daerah tersebut meliputi Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Simeulue.
Adapun Bireuen dan Pidie Jaya tidak masuk dalam skema TKD Tambahan. Hal itu karena alokasi TKD 2026 untuk kedua daerah tersebut telah lebih tinggi dibandingkan 2025 sebelum dilakukan penyesuaian, sehingga tidak memerlukan tambahan alokasi sebagaimana daerah lain melalui KMK Nomor 59 Tahun 2026.
Safrizal menegaskan Posko Wilayah Satgas PRR Aceh siap memberikan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah daerah yang masih dalam proses merealisasikan TKD Tambahan.
“Sebagian besar masih dalam tahap awal kontraktual dan lelang sehingga belum tercatat sebagai realisasi anggaran,” jelasnya.
Sementara daerah yang sudah mencatatkan realisasi namun masih relatif rendah antara lain Sabang 0,44 persen, Aceh Timur 0,17 persen, Lhokseumawe 2,58 persen, Nagan Raya 2,58 persen, Aceh Tamiang 3,58 persen, dan Langsa 8,98 persen.
Terhadap daerah-daerah tersebut, Safrizal mendorong agar proses lelang dan tahapan administrasi lainnya dapat segera dituntaskan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan.
“Yang penting sekarang bagaimana proses lelang dan kontraktual dapat dipercepat, sehingga realisasi anggaran segera terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain pendampingan teknis, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh juga mempertimbangkan untuk menggelar pertemuan koordinasi bersama pemerintah daerah. Pertemuan tersebut nantinya dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah percepatan secara bersama-sama.
Menurut Safrizal, koordinasi langsung diperlukan agar persoalan administratif maupun teknis yang menghambat realisasi dapat segera dicarikan solusi.
“Dengan pendampingan yang lebih intensif dan koordinasi bersama, kami yakin daerah lain bisa menyusul capaian Aceh Tenggara dan Gayo Lues sebelum akhir triwulan ini,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026.
Penyesuaian tersebut diberikan kepada 14 daerah yang sebelumnya mengalami penurunan alokasi TKD 2026 dibandingkan 2025. Daerah tersebut meliputi Provinsi Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Kota Subulussalam.
Untuk Provinsi Aceh, alokasi TKD yang sebelumnya mengalami penurunan sekitar Rp810,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya kemudian mendapat penyesuaian sebesar Rp824,8 miliar.
Dengan penyesuaian tersebut, alokasi TKD Provinsi Aceh menjadi sekitar Rp6,99 triliun, atau meningkat sekitar Rp14,2 miliar dibandingkan alokasi tahun 2025.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta mempercepat pemulihan pelayanan dan pembangunan di Aceh.
Karena itu, percepatan realisasi TKD Tambahan dinilai menjadi bagian penting agar dukungan anggaran yang telah disediakan pemerintah pusat dapat segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. [*]
Editor: Amiruddin. MK
