Banda Aceh – Keamanan siber tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem perlindungan, tetapi juga pada kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan saat beraktivitas di ruang digital. Sistem yang sudah lama tidak diperbarui hingga kelalaian pengguna dapat menjadi celah bagi pihak yang ingin menyalahgunakan akses dan data.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banda Aceh, Asna Mardhia, mengatakan sejumlah sistem di lingkungan Kota Banda Aceh masih memiliki potensi kerentanan, terutama sistem yang telah lama dibangun dan belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Menurutnya, usia sistem menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena teknologi dan bahasa pemrograman terus berkembang. Sistem yang menggunakan teknologi lama berpotensi memiliki celah keamanan jika tidak diperbarui secara berkala.
“Kalau kita bilang rentan, maka dia rentan. Kalau kita bilang tidak rentan, tergantung siapa pengelola dan cara mengelolanya. Kalau dikerucutkan ke Kota Banda Aceh, beberapa sistem rentan karena usianya sudah lanjut,” kata Asna, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pembaruan sistem diperlukan untuk menyesuaikan teknologi yang digunakan dengan perkembangan terbaru. Namun, kerentanan keamanan siber tidak hanya disebabkan oleh sistem yang sudah berusia lama.
Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan keamanan sebelum sistem digunakan. Salah satunya melalui penetration testing atau pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi celah yang berpotensi dimanfaatkan pihak lain.
Asna menyebutkan, ada sistem yang sejak awal dibangun belum melalui pemeriksaan keamanan secara menyeluruh. Selain itu, perkembangan pengetahuan dan teknologi juga dapat mengubah cara pandang terhadap suatu risiko yang sebelumnya tidak dianggap sebagai celah keamanan.
Ia mencontohkan perubahan pemahaman mengenai data kependudukan. Dahulu, informasi pada kartu tanda penduduk (KTP) mungkin dianggap boleh dipublikasikan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran dan aturan mengenai perlindungan data pribadi, informasi tersebut kini harus diperlakukan sebagai data yang perlu dijaga.
“Kadang-kadang bukan hanya sistem yang harus disesuaikan, tetapi karena ada perubahan regulasi, kita juga harus melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Asna mengatakan, Diskominfotik telah menerapkan sejumlah perangkat perlindungan, termasuk firewall, untuk membantu menjaga keamanan sistem. Meski demikian, keberadaan perangkat tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko serangan siber.
Sebab, celah keamanan juga dapat muncul dari faktor manusia atau pengguna (human factor). Pengguna yang kurang memahami keamanan digital berpotensi melakukan tindakan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan akses maupun data.
“Kalau dari sisi sistem, sebenarnya kita sudah ada firewall dan lain sebagainya. Tetapi kerentanan ini tidak melulu dari sistem. Bisa jadi dari sisi pengguna. Kalau pengguna kurang aware terhadap keamanan, maka manusianya juga bisa menjadi celah keamanan,” jelasnya.
Karena itu, edukasi keamanan siber perlu menyasar dua sisi sekaligus, yakni pengelola sistem dan masyarakat sebagai pengguna teknologi. Pengelola perlu memastikan sistem diperbarui dan diuji secara berkala, sedangkan pengguna harus lebih cermat saat mengakses layanan maupun konten di ruang digital.
Kesadaran tersebut juga penting dalam menghadapi berbagai risiko di media digital, termasuk paparan konten dan praktik yang merugikan seperti judi online. Pengguna perlu lebih kritis terhadap informasi atau tawaran yang ditemui di internet serta tidak mudah mengikuti tautan maupun ajakan dari sumber yang tidak jelas.
Dengan demikian, keamanan ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan perangkat perlindungan. Pembaruan teknologi, pemeriksaan celah keamanan, kepatuhan terhadap aturan perlindungan data, serta perilaku pengguna yang lebih waspada menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kejahatan siber. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK
