Home / Daerah

Kamis, 12 November 2026 - 13:12 WIB

TTI Soroti Anggaran Mamin DPRK Bener Meriah Rp387,5 Juta, Desak APH Awasi

mm Redaksi

Ilustrasi anggaran belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRK Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 yang menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Ilustrasi anggaran belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRK Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 yang menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Bener Meriah — (NOA.co.id) : Alokasi anggaran belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Total anggaran dari empat paket pengadaan yang tercantum dalam data Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp387.535.000.

Anggaran tersebut meliputi belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp184 juta, konsumsi kegiatan reses Rp115,7 juta, konsumsi rapat paripurna dan rapat biasa Rp76,5 juta, serta makanan dan minuman rapat sebesar Rp11,335 juta. Seluruh paket tercatat menggunakan metode e-purchasing dengan sumber dana APBD dan periode Januari 2026.

Baca Juga :  Yudi Triadi Dilantik Jaksa Agung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

Koordinator Transparansi Tender Indonesia, Nasruddin Bahar, menilai alokasi tersebut perlu dicermati, terutama di tengah kebutuhan masyarakat untuk memulihkan perekonomian pascabencana hidrometeorologi.

Menurut TTI, anggaran daerah semestinya dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk upaya pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. Ia menilai dana tersebut perlu menjadi perhatian agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi kepentingan publik.

Baca Juga :  Satria Irawan Dilantik Jadi Asisten Intelijen Kejati Aceh, Kajati Tekankan Integritas

TTI juga menyoroti perlunya kejelasan realisasi dan peruntukan anggaran tersebut. Transparansi mengenai pelaksanaan kegiatan, volume konsumsi, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban belanja dinilai penting untuk memastikan penggunaan uang rakyat sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, Nasruddin Bahar meminta aparat penegak hukum (APH) mengawasi penggunaan anggaran makan dan minum yang dikelola Sekretariat DPRK Bener Meriah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar kegiatan yang jelas, didukung bukti pertanggungjawaban, dan tidak menyimpang dari aturan pengadaan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  LSM PuTra : Terkait Putusan MK, Kami Apresiasi Kinerja panwaslih Pidie Jaya  

Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan, terlebih ketika masyarakat Bener Meriah masih membutuhkan perhatian pemerintah dalam pemulihan pascabencana, ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Sekwan DPRK Bener Meriah, Husni, menyampaikan kepada media ini, “Saya pelajari dulu,” ujarnya singkat.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Pj Bupati Iswanto Raih Penghargaan Menteri PDTT

Aceh Barat

Dies Natalis ke-18 Universitas Teuku Umar, Ini Harapan Pj Bupati Aceh Barat

Aceh Besar

Muhammad Iswanto Ucap Selamat Datang Kapolres Aceh Besar Baru

Daerah

Bakamla Aceh kunjungan sinergitas ke Imigrasi Langsa

Aceh Besar

Bantuan Kemanusiaan Aceh Besar Tiba di Kuala Langsa, Diprioritaskan untuk Aceh Tamiang

Daerah

Tower PLN Roboh Dihantam Banjir, TNI Gerak Cepat Bantu Pulihkan Kelistrikan di Aceh  

Daerah

Bupati Simeulue Lantik Sejumlah Pejabat, Tekankan Kinerja dan Pelayanan Publik

Aceh Besar

Penjabat Bupati Aceh Besar Nostalgia di SMPN 2 Ingin Jaya