Banda Aceh – Masyarakat diminta lebih waspada menjaga dokumen kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena identitas pribadi berpotensi disalahgunakan untuk mengakses pinjaman online (pinjol). Risiko ini semakin perlu diperhatikan di lingkungan keluarga, menyusul maraknya akses judi online yang dapat mendorong seseorang mencari pinjaman untuk mendapatkan modal.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Asna Mardhia, mengatakan persyaratan pengajuan pinjol yang relatif mudah, seperti KTP dan foto wajah, membuka peluang penyalahgunaan identitas jika dokumen pribadi tidak dijaga dengan baik.
Ia mengingatkan, penyalahgunaan identitas tidak hanya berpotensi terjadi akibat pencurian data, tetapi juga bisa bermula dari akses terhadap dokumen milik anggota keluarga sendiri.
Anak-anak yang belum memiliki KTP, misalnya, dapat menggunakan identitas orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk memenuhi persyaratan layanan digital.
“Anak-anak sekarang rentan mengakses judi online. Dari judi online, untuk modal bisa jadi menggunakan pinjol. Karena belum memiliki KTP, identitas yang digunakan bisa saja milik orang tua, kakak, paman, atau anggota keluarga lainnya,” kata Asna, Jumat (20/11/2026).
Karena itu, ia meminta orang tua lebih memperhatikan penyimpanan dan penggunaan dokumen identitas di rumah. KTP tidak seharusnya diberikan atau dibiarkan diakses tanpa mengetahui tujuan penggunaannya, termasuk ketika ada anggota keluarga yang meminta memfoto dokumen tersebut.
Selain risiko penyalahgunaan identitas, Asna juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyetujui persyaratan pinjaman online tanpa membaca ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kemudahan proses pengajuan sering membuat pengguna langsung mengeklik tombol persetujuan tanpa memahami besaran bunga, kewajiban pembayaran, maupun mekanisme pinjaman.
“Asalkan mudah, langsung klik, setuju, lalu dibawa ke halaman berikutnya. Padahal, kita tidak membaca apa isi di dalamnya. Ketika ditagih dan jumlahnya besar, baru merasa pinjol itu kejam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap layanan pinjaman memiliki ketentuan dan kewajiban pembayaran yang harus dipahami pengguna. Masyarakat perlu memeriksa legalitas platform, membaca seluruh persyaratan, serta memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pinjaman.
Asna menegaskan, perlindungan keamanan digital tidak hanya sebatas menjaga perangkat dan akun pribadi. Kesadaran melindungi identitas serta memahami layanan digital yang digunakan juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan persoalan keuangan.
Ia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membagikan foto KTP, membatasi akses terhadap dokumen kependudukan, serta memastikan setiap layanan digital dipahami sebelum menyetujui persyaratannya. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















