Home / Advetorial / Pemko Banda Aceh

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

Waspada, Pengguna Pinjol Bisa Terjebak Bunga dan Tagihan Besar

mm Redaksi

Waspada, kebiasaan menyetujui persyaratan layanan digital tanpa membaca ketentuannya dapat berujung pada persoalan keuangan. Foto: Dok. Istimewa

Waspada, kebiasaan menyetujui persyaratan layanan digital tanpa membaca ketentuannya dapat berujung pada persoalan keuangan. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Kebiasaan menyetujui persyaratan layanan digital tanpa membaca ketentuannya dapat berujung pada persoalan keuangan. Salah satunya saat mengajukan pinjaman online (pinjol), ketika pengguna baru menyadari besarnya kewajiban pembayaran setelah menerima tagihan.

Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Asna Mardhia, mengingatkan masyarakat agar tidak hanya tergiur kemudahan dan kecepatan pencairan pinjaman, tetapi juga memahami seluruh ketentuan sebelum menyetujuinya.

Menurut Asna, proses pengajuan pinjol yang relatif mudah sering membuat pengguna terburu-buru menekan tombol persetujuan tanpa membaca informasi mengenai bunga, mekanisme pembayaran, dan kewajiban lainnya.

Baca Juga :  Dinsos Banda Aceh Tangani Keluarga Terlantar di Bawah Jembatan Pango

“Asalkan mudah, langsung klik, setuju, lalu dibawa ke halaman berikutnya. Padahal, kita tidak membaca apa isi di dalamnya. Ketika ditagih dan jumlahnya besar, baru merasa pinjol itu kejam,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, kemudahan akses layanan digital harus diimbangi dengan kecermatan pengguna dalam memahami risiko. Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat perlu memastikan legalitas platform, membaca persyaratan secara menyeluruh, serta menghitung kemampuan untuk membayar.

Selain persoalan kewajiban pinjaman, Asna juga mengingatkan risiko penyalahgunaan identitas pribadi dalam layanan keuangan digital. Persyaratan pengajuan yang umumnya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto wajah membuat dokumen kependudukan perlu dijaga dengan baik.

Baca Juga :  Buka LBFT XXXI, Afdhal Dorong Generasi Muda Berpikir Logis dan Sportif

Risiko tersebut juga dapat muncul di lingkungan keluarga. Anak-anak yang belum memiliki KTP berpotensi menggunakan identitas orang tua, kakak, paman, atau anggota keluarga lainnya untuk mengakses layanan digital.

“Anak-anak sekarang rentan mengakses judi online. Dari judi online, untuk modal bisa jadi menggunakan pinjol. Karena belum memiliki KTP, identitas yang digunakan bisa saja milik orang tua, kakak, paman, atau anggota keluarga lainnya,” kata Asna.

Baca Juga :  Pemko Banda Aceh Raih Penghargaan Nasional untuk Perbaikan Akses Pendidikan Kelompok Berpenghasilan Rendah

Karena itu, ia meminta orang tua lebih memperhatikan penyimpanan dokumen kependudukan dan tidak sembarangan memberikan foto KTP kepada orang lain, termasuk anggota keluarga, tanpa mengetahui tujuan penggunaannya.

Asna menegaskan, keamanan digital bukan hanya soal melindungi perangkat dan akun dari ancaman siber. Masyarakat juga perlu memahami risiko setiap layanan yang digunakan serta menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

Ia mengimbau masyarakat membangun kebiasaan membaca persyaratan sebelum menyetujui layanan digital dan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi identitas pribadi. (Adv)

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Advetorial

Penampilan Seuramoe Reggae Tutup Koetaradja Music Festival

Pemko Banda Aceh

TP PKK Banda Aceh Berbagi Ramadan di Seutui, Santuni Anak Panti dan Bagikan Takjil

Banda Aceh

Forkopimda Kota Banda Aceh Terbitkan Seruan Bersama Sambut Ramadhan 1447 H, Warga Diminta Jaga Ketertiban

Advetorial

Menikmati Pesona Air Terjun Mengaya, Keindahan Alam di Aceh Tengah

Advetorial

Muhammad Saman Disebut Kandidat Kuat Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman Ketua DKP

Pemko Banda Aceh

Kolaborasi Pusat dan Daerah Diperkuat demi Tekan Kemiskinan Ekstrem

Pemko Banda Aceh

Illiza Ajak Dunia Usaha Perluas Universal Coverage Jamsostek bagi Pekerja Rentan

Pemko Banda Aceh

Pelantikan 7 Ketua TP-PKK Kecamatan, Illiza: Jadikan PKK sebagai Mitra Strategis Pemerintah