Home / Pemerintah

Rabu, 1 November 2023 - 18:24 WIB

Di Hadapan Presiden Joko Widodo, Dirut PLN Paparkan Pengembangan _Hydropower_ di Tanah Air

Redaksi

Nusa Dua, 1 November 2023- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi _booth_ PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali pada Selasa (31/10). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ _Hydropower_) di tanah air.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW,” papar Darmawan.

Menurutnya, hal itu disebabkan tantangan berupa ketidakcocokan antara sumber energi baru terbarukan berskala besar, seperti air yang berada di daerah terpencil dan jauh dari episentrum kebutuhan listrik yang berada di wilayah lain.

Baca Juga :  Pj Bupati Aceh Besar Panen Cabai Bersama Petani Kuta Cot Glie

Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.

“Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan _Business as Usual_ (BaU),” papar Darmawan.

Selaras dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pemanasan global adalah ancaman nyata bagi seluruh dunia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar.

Baca Juga :  Pertandingan Persahabatan Pj Bupati Lawan Tim ISBI Awali Pembukaan Turnamen Badminton antar OPD 

Menurutnya total potensi EBT di tanah air diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW), baik dari matahari, angin, panas bumi, ombak, bio energi dan _hydropower_. Khusus untuk _hydro_, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai potensial, di mana 128 di antaranya adalah sungai besar.

“Seperti sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW) di Papua. Kemudian Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi 13 ribu MW yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus,” paparnya.

Baca Juga :  PJ Bupati Simeulue Sambangi Masyarakat

Namun, Presiden menekankan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan potensi besar hidro tersebut, salah satunya terkait lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat _blue print_ percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi _hydropower_ yang dibawa menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi dan alih teknologi. “Ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia,” tambah Presiden.

Share :

Baca Juga

Aceh Besar

Gampong Kueh Aceh Besar Juara Favorit Lomba Desa Kerajinan Dekranasda 2024

Aceh Besar

Bupati Aceh Besar Syech Muharram: Jangan Mewarisi Kemiskinan untuk Anak Cucu

Aceh Barat

Pemkab Aceh Barat Serahkan SK Kepada 39 Tenaga PPPK

Hukrim

Jaksa Agung Terima Kunjungan Menteri Kehutanan Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Terkait Kehutanan

Aceh Barat

Drs. Mahdi Efendi Instruksikan Jajarannya Gelar Pasar Murah di 12 Kecamatan

Aceh Besar

Politisi PAN Bakhtiar ST Puji Tuntasnya Tunjangan Aparatur Desa oleh Pemkab Aceh Besar

Pemerintah

Pemerintah Aceh Mulai Susun Rencana Pembangunan 20 Tahun ke Depan

Nasional

Jaksa Agung : Pers memiliki peran penting mengungkap kasus dugaan korupsi yang merugikan rakyat