Home / Nasional

Senin, 24 Juni 2024 - 13:27 WIB

Kenaikan Tarif Cukai Berpotensi Picu Maraknya Rokok Ilegal

Redaksi

Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (Foto: noa.co.id/FA)

Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (Foto: noa.co.id/FA)

Jakarta – Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemerintah lebih bijak dalam menyusun kebijakan, karena tembakau dan kegiatan merokok sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Sehingga naiknya cukai rokok akan menyebabkan dampak yang sangat luas pada perekonomian wilayah sekitarnya.

“Jika cukai rokok terus dinaikkan maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri tapi juga pada ekosistem yang terhubung dengan perokok,” kata Bambang Haryo Soekartono (BHS) dalam keterangannya, Senin, 24 Juni 2024.

Pertama yang terkena dampak adalah belanja rumah tangga. Hal ini akan berujung kepada semakin berkurangnya belanja bahan pangan bergizi kebutuhan keluarga tersebut.

Baca Juga :  Bertemu Mendagri Australia, Menko Polkam Perkuat Kemitraan Kedua Negara

“Apakah perokok mengurangi jumlahnya, atau menurun ke rokok yang lebih murah, yang artinya akan memperluas pasar rokok ilegal atau mereka akan tetap membeli rokok yang sama walaupun dengan harga yang lebih mahal, yang berkonsekuensi pada berkurangnya jatah belanja rumah tangga,” kata BHS.

Kalau belanja rumah tangga berkurang, maka pengatur belanja rumah tangga atau istri dari pria perokok akan mengurangi keperluan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga.

Baca Juga :  Menko Polkam Pastikan Keamanan Libur Nataru

“Jika yang dikurangi adalah belanja bahan pangan, maka besar kemungkinan akan berujung pada berkurangnya bahan nutrisi pada daftar belanja rumah tangga. Artinya, potensi stunting akan meningkat,” kata BHS.

Dampak kedua adalah jika cukai naik dan pembeli rokok menurun maka akan mempengaruhi kelompok usaha yang selama ini terhubung dengan para perokok.

Dampak ketiga adalah jaringan industri rokok. Mulai dari pabrik rokok, buruh pabrik, petani tembakau, buruh di perkebunan tembakau, hingga pelaku usaha di sekitar pabrik rokok. Seperti rumah sewa, pedagang makanan di sekitar pabrik, hingga warung kecil yang selama ini memenuhi kebutuhan para buruh pabrik.

Baca Juga :  Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2024

“Jika penjualan rokok menurun akibat naiknya harga rokok dan masifnya rokok ilegal, maka tak tertutup kemungkinan akan terjadi kebangkrutan pabrik rokok, yang ujungnya pemutusan hubungan kerja untuk sekitar 6 juta buruh di sektor tersebut,” kata BHS.

Belum lagi potensi kehilangan mata pencarian dari para buruh petani rokok, yang jumlahnya sekitar 3 hingga 4 juta orang.

“Artinya, perkebunan tembakau yang tutup, akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan di wilayah perkebunan tersebut,” kata BHS.

Penulis: Fajrizal

Editor: Gito Rolis

Share :

Baca Juga

Nasional

Kejagung Periksa Dirut Garuda sebagai Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi  Pengadaan Pesawat

Nasional

Menko Polhukam: Penggerak Perubahan Harus Berani Mencoba dan Perbaiki Diri  

Nasional

Wali Nanggroe Aceh Terima Kunjungan Komandan Sesko TNI: “Menjaga Aceh Berarti Menjaga Indonesia”

Nasional

KPK dan Kepolisian Minta Tunda Sidang UU Tipikor

Nasional

World Water Forum di Bali Berjalan Aman, Polri Ucapkan Terima Kasih

Nasional

BHS Hadiri Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Penyesuaian Bagi UMKM

Hukrim

Potensi Kerugian Rp 11,7 T, KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi LPEI

Hukrim

Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal Desa Binaan