Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomeware akan kembali normal pada bulan Juli ini.
“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ungkap Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 1 Juli 2024.
Menko Polhukam menjelaskan instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
“Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back-up yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,” ujarnya.
Untuk itu Menko Polhukam mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mem-back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” jelasnya.
“BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di ragunan termasuk juga mengaktifkan CSIRT Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitor oleh bssn apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aksi. Bssn dan jajarannya sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan kita juga menghimbau kepada user nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN.
“Serta dari hasil forensik BSSN pun kami sudah menerima laporan, bahwa sudah di ketahui user mana yang selalu menggunakan password yang sama / yang lemah hingga kemudian akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” Tegas Hadi.
Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta pejabat tinggi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hingga pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Editor: Amiruddin. MK
