Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Meurah Budiman menegaskan jika pihak Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) baru hari ini menyampaikan laporan kondisi Rohingya dan melakukan koordinasi, Rabu.
“Sehingga apa yang diharapkan oleh UNHCR sudah kita tempuh koordinasi dengan Pj.Bupati Aceh Selatan untuk pendaratan pengungsi dan telah kita tugaskan pejabat Imigrasi turun ke lapangan Labuhan Haji untuk pendataan serta verifikasi dokumen rohingya saat ditarik ke darat besok pagi,” Kata Meurah, 23 Oktober 2024.
Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Aceh telah koordinasi denga Pj.Walikota Lhokseumawe untuk penempatan rohingya yang berada di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk direlokasi ke lokasi di wilayah Ulim Lhokseumawe, sekaligus sebagai tempat pemindahan rohingya dr Aceh Selatan ke Lhokseumawe yang akan difasilitasi oleh UNHCR.
“Jadi hasil koordinasi dengan Pemkab Aceh Selatan dan sesuai ketentuan yang berlaku, pendaratan pengungsi rohingya tersebut kewenangan Satgas PPLN (Penanganan Pengungsi Luar Negeri) terdiri dari unsur TNI, Polri, Polair, Pemkab setempat Imigrasi dan instansi APH lainnya,” Terangnya.
Ia menambahkan, Setelah tiba didarat kewenangan Imigrasi yg mendata dan memverifikasi dokumen dan identitas pengungsi untuk memastikan apakah ada pengungsi WNA lain selain etnis Rohingya seperti WN Banglades.
“Sesuai perpres 125/2016 pasal 24 kewenangan Pemkab untuk menentukan penempatan pengungsi dan berkoordinasi dgn pihak Imigrasi, UNHCR, IOM dan APH lainnya terkait pengawasan dan keamanan dilapangan,” Ujarnya.
Sedangkan perbuatan yg mengandung unsur pidana seperti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) kewenangan penyidik Polri yang menangani, bukan ranah tugas Kumham atau Imigrasi.
“Jadi masyarakat dan pihak-pihak yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi Keimigrasian kiranya tidak perlu membuat statemen yang menggiring opini pembodohan masyarakat, jadi pahami dulu dan koordinasi dulu dengan benar kemudian baru menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak ada kesan mencari panggung pada korban TPPO seperti etnis rohingya ini,” tutupnya.
Editor: Amiruddin. MK
