Lhokseumawe – Di sebuah ruangan yang dipenuhi diskusi serius dan penuh harapan, para pemangku kebijakan, akademisi, serta pelaku usaha berkumpul di Aula Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe. Mereka hadir dalam Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) 2026; sebuah dokumen penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah dalam setahun ke depan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST, MT, MAg., IPU.AER, yang mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., membuka forum ini dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk berdiskusi dan menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat. RKPK adalah peta jalan tahunan, sehingga harus disusun dengan matang agar mencerminkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Anwar Ali.
Tak sekadar formalitas, forum ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengharuskan keterlibatan kepala perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPK. Proses ini akan berlanjut hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tempat berbagai gagasan akan dipertajam sebelum akhirnya ditetapkan menjadi dokumen kebijakan.
Mengurai Tantangan, Menyusun Prioritas
Dalam forum ini, sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama. Di tengah tantangan ekonomi global, Lhokseumawe menghadapi beberapa persoalan krusial, mulai dari penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi, hingga upaya serius menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery, menegaskan bahwa RKPK 2026 harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam mendorong industri kreatif dan UMKM. “Pemerintah harus lebih agresif dalam mendukung sektor usaha kecil, baik melalui kebijakan yang pro-rakyat maupun kemudahan akses permodalan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Faisal Matriadi, akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) yang menjadi pemateri utama, mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan pembangunan. “Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia yang unggul. Lhokseumawe harus siap menghadapi tren global,” katanya.
Senada dengan Faisal, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe, Oriza Santifa, S.Si., M.Si., menekankan bahwa penyusunan RKPK harus berlandaskan data statistik yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan momentum penting bagi Lhokseumawe dalam menata masa depan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan RKPK 2026 mampu menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berdaya saing.
Dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, anggota DPRK, kepala BPS, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta perwakilan berbagai sektor strategis, forum ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi dan perencanaan matang, Lhokseumawe optimistis mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. [Adv]
Editor: Redaksi
