Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan TW dan M sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak (BPG) Aceh Tahun Anggaran 2022 hingga TA 2023, Rabu.
“Sebelum penetapan tersangka, terhadap para tersangka telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis dalam keterangan yang diterima Kantor Berita NOA.co.id, Rabu, 19 Maret 2025.
Diketahui, TW merupakan seorang PNS dan menjabat sebagai Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh Tahun 2022 hingga Agustus 2024, sementara M merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh.
Ali Rasab Lubis menyebutkan, Penetapan M dan TW sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti permulaan yang dianggap cukup. Keduanya kemudian disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Kedua tersangka juga disangkakan dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” Katanya.
Ali Rasab mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada minimal dua alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti.
Selanjutnya kata Ali Rasab yang merujuk Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan, bahwa tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Kasus dugaan korupsi BGP Aceh tersebut berawal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, BGP Aceh mendapat alokasi anggaran senilai Rp 22.740.285.000 dan setelah direvisi menjadi Rp 19.231.442.000,- Sementara pada tahun 2023, BGP kembali mendapat alokasi APBN senilai Rp 57.174.167.000,- Saat itu, TW selaku Kepala BGP Aceh yang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan anggaran dan kegiatan, sebagaimana yang tertuang di dalam DIPA BGP Aceh Tahun 2022 dan Tahun 2023.
Diantara pelaksanaan anggaran tersebut seperti kegiatan perjalanan dinas pegawai BGP Aceh dalam rangka monitoring Lokakarya Program Guru Penggerak/Program Sekolah Penggerak yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh dan kegiatan peningkatan kapasitas, SDM guru dengan sarana kegiatan fullboard meeting di hotel-hotel.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BGP Aceh pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp 18.402.292.621 dan tahun 2023 sebesar Rp 56.753.250.522. Namun berdasarkan dokumen LPJ keuangan BGP Aceh tahun 2022 hingga 2023 adanya penyimpangan.
“Dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan fullboard meeting dibuat markup dan adanya penerimaaan cash back oleh PPK dan KPA,” ungkap Ali Rasab Lubis.
Selain itu, pertanggungjawabanpembayaran perjalanan dinas penginapan fiktif dan markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara (lost of money country) sebesar Rp 4.172.724.355, sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
Pihak penyidik telah memangil para tersangka TW dan M untuk menjalani pemeriksaan pada Senin, 17 Maret 2025. Namun “TW” tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan meminta melalui penasihat hukumnya untuk dijadwalkan ulang.
Selain itu, Tim Penyidik Kejati Aceh juga menemukan fakta baru dugaan penyimpangan beberapa kegiatan pada BGP Aceh TA 2024 yang diduga mengakibatkan kerugian negara.
“Sehingga telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Aceh dalam rangka perluasan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan pada BGP Aceh TA 2024,” Tutup Ali Rasab
Editor: Amiruddin. MK
