Home / Hukrim / Nasional

Senin, 28 Juli 2025 - 13:49 WIB

Enam Perusahaan Dipanggil Kejagung Terkait Beras Oplosan

Farid Ismullah

Butiran Beras (Foto : Ilustrasi).

Butiran Beras (Foto : Ilustrasi).

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil enam 6 produsen beras pada hari ini. Pemangilan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelidiki dugaan kasus korupsi beras oplosan .

“Hari ini terjadwal 6 PT akan diperiksa Tim satgasus P3TPK gedung Bundar. Kita tunggu saja apa hadir tidaknya mereka,” Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna kepada wartawan, Senin 28 Juli 2025.

Baca Juga :  Anggaran Rp71 triliun Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Kejaksaan Siap Lakukan Pengawalan

Ia membeberkan, enam produsen beras yang rencananya diperiksa pada hari ini adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari. Namun, belum dipastikan apakah keenam pihak perusahaan produsen beras itu hadir ataukah tidak.

Baca Juga :  Skandal Wastafel Rp43,7 Miliar, KPK : perkara tersebut ditangani oleh Polda Aceh

“Pemeriksaan terhadap 6 produsen beras itu dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung. Pasalnya, tim tersebut tengah melakukan penyelidikan awal dugaan kasus korupsi penyimpangan takaran beras,” Katanya.

Baca Juga :  Kemenko Polkam Perkuat Langkah Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme

Diketahui, Penyelidikan awal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang ingin agar Kejagung mengusut dugaan kasus beras oplosan.

“Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu,” Terangnya.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Hukrim

Dalam Sehari, Satreskrim Polres Nagan Raya Tangkap Dua Pemain Judi Online

Daerah

Tim SIRI Kejagung Amankan DPO Asal Kejaksaan Tinggi Aceh

Daerah

Oknum Anggota DPRK Simeulue Terbukti Aniaya Guru, Divonis 1 Bulan Penjara

Hukrim

KPK : Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses

Nasional

Kemenko Polkam Pastikan Pembangunan Teknologi Informasi Sesuai Kebutuhan Keamanan Nasional

Nasional

Menko Polhukam : Stabilitas Polhukam Adalah Hal Mutlak

Nasional

Apresiasi Kinerja Polri, Komisi III DPR RI: Kapolri tidak Mencederai Hati Masyarakat

Nasional

Mendagri Resmi Lantik Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh