Home / Hukrim / Nasional / Pemerintah / Tni-Polri

Senin, 6 Oktober 2025 - 12:23 WIB

Kemenko Polkam Tekankan Sinergi Nasional dalam Penguatan Keamanan Laut

Farid Ismullah

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono. (Foto : NOA.co.id/HO-Kemenko Polkam RI).

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono. (Foto : NOA.co.id/HO-Kemenko Polkam RI).

Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinergi Kementerian dan Lembaga dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jalur laut tidak boleh dibiarkan menjadi ruang bagi sindikat internasional.

“Kita menghadapi ancaman nyata berupa penyelundupan narkoba, pencurian sumber daya laut, hingga kejahatan lintas batas. Jalur laut kita tidak boleh dibiarkan menjadi ruang bagi sindikat internasional. Kehadiran negara harus nyata melalui patroli, pemantauan, dan penegakan hukum yang terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.

Baca Juga :  Polres Lhokseumawe Bersama Tim Gabungan Operasi Yustisi Edukasi Vaksin Pada Pengunjung Kafe

Menurut Purwito, arah kebijakan keamanan laut dalam RPJMN 2025–2029 sejalan dengan visi RPJPN 2025–2045 dan pencapaian Asta Cita Pemerintah. “Keamanan laut bukan sekadar pertahanan, tetapi juga menyangkut ekonomi nasional, diplomasi maritim, dan keberlanjutan sumber daya. Kita harus mempercepat pembangunan sarana strategis, memperkuat survei hidrografi, serta meningkatkan kerja sama internasional,” tegasnya.

Baca Juga :  Pj Gubernur Aceh Berikan Arahan Khusus Jelang PON XXI Aceh-Sumut

Keamanan laut adalah fondasi kedaulatan bangsa sekaligus kunci pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan. “Dengan kebersamaan, kita memastikan laut Indonesia bukan hanya dijaga, tetapi juga dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” kata Purwito.

Kepala Biro Perencanaan Bakamla menekankan capaian operasi keamanan laut hingga triwulan III 2025 yang melampaui target meski terkendala alutsista dan infrastruktur. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menggarisbawahi pentingnya distribusi hari operasi kapal pengawas berbasis zona penangkapan ikan terukur untuk mendukung kebijakan kuota. Sementara, Pushidrosal TNI AL menekankan urgensi modernisasi survei hidrografi nasional yang saat ini baru mencakup 18,65 persen dari total wilayah laut Indonesia.

Baca Juga :  Minimalisir Laka Lantas, Kapolsek Mutiara Tambal Jalan Berlubang

Sebagai tindak lanjut, forum merekomendasikan percepatan pembangunan pangkalan strategis Bakamla, penambahan alutsista Pushidrosal, optimalisasi patroli lintas lembaga, serta penguatan sistem monitoring berbasis data real-time.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Aceh Barat

Dinkes Aceh Barat Gelar Kegiatan Pengawasan Iklan Produk PIRT

Daerah

Pj Bupati Simeulue mendengarkan aspirasi mahasiswa Simeulue

Hukrim

Polisi Tangani Kasus Tawuran Antar Fakultas USK Banda Aceh

Aceh Besar

Jelang MTQ Ke-36 Tahun 2023, Pj Bupati Aceh Besar Minta Kafilah Aceh Besar Serius Ikuti TC

Nasional

Istri Pj Gubernur Aceh Resmi Jadi Pj Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Pembina Posyandu Aceh

Pemerintah

Pj Gubernur Harap BSI Beri Pelayanan Terbaik Sambut PON di Aceh 

Aceh Barat Daya

Dandim: Tidak Ada Pengibaran Bendera dalam Peringatan Milad GAM

Aceh Barat

Tanggapi Aksi Penolakan Terhadap Dirinya, Drs. Mahdi Efendi: Itu Hak Demokrasi Siapapun