Banda Aceh — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat di Ruang Serbaguna DPRA, Senin (28/10/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPRA yang diwakili Ketua Komisi I, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos., M.M., dan dihadiri unsur Pemerintah Aceh, perwakilan lembaga vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Tgk. Muharuddin menegaskan bahwa RDPU ini merupakan langkah penting dalam proses pembentukan qanun yang terbuka dan partisipatif.
“Qanun ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sekaligus menjamin pelindungan terhadap hak-hak warga dalam suasana damai, aman, dan beradab,” ujarnya.
Raqan tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketertiban umum, mulai dari pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, penertiban jalan dan tata ruang, kebersihan lingkungan, penanganan gelandangan dan pengemis, hingga pengawasan tempat hiburan, kawasan tanpa rokok, serta kegiatan sosial dan usaha tertentu.
Selain itu, Raqan juga memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) sebagai pelaksana teknis di lapangan, termasuk dalam penegakan hukum, penyidikan, pemberian sanksi administratif, dan koordinasi lintas instansi.
Dalam bagian menimbang, disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Raqan ini juga menegaskan asas keislaman, kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sosial.
Komisi I DPRA menegaskan, seluruh masukan dari peserta RDPU akan dijadikan bahan penyempurnaan sebelum naskah akhir dibahas bersama Pemerintah Aceh untuk disahkan menjadi Qanun Aceh.
“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan konstruktif demi terwujudnya Aceh yang lebih tertib, tenteram, dan berkeadaban sesuai Syariat Islam,” tutup Tgk. Muharuddin.
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
