Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh resmi mengesahkan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRA, Kamis (27/11/2025). Anggaran tahun 2026 akan diprioritaskan untuk menurunkan angka kemiskinan serta memperkuat pembangunan infrastruktur di seluruh Aceh.
Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan bersama oleh Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA. Prosesi ini turut disaksikan Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, Sekda Aceh M. Nasir, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta anggota DPRA. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA, Saifuddin Muhammad.
Dalam APBA 2026, pagu pendapatan ditetapkan sebesar Rp11,6 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp10,8 triliun.
Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi terhadap pandangan Badan Anggaran (Banggar) DPRA atas pembahasan nota keuangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah sejalan dengan rekomendasi Banggar bahwa kebijakan anggaran harus mendukung sepuluh program prioritas Aceh sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
Nasir juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat strategi pendapatan, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), serta persiapan pembentukan Badan Pendapatan Aceh, yang nantinya menjadi lembaga khusus terpisah dari BPKA.
Sebelumnya, Juru Bicara Banggar DPRA telah menyampaikan pendapat dan rekomendasi yang kemudian ditanggapi oleh Sekda Aceh. Seluruh fraksi di DPRA juga menyatakan persetujuan terhadap rancangan APBA 2026.
Rapat paripurna ditutup dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta, menandai selesainya proses pembahasan anggaran untuk tahun depan.
Editor: Amiruddin. MK
