Aceh Jaya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Lantai III, aula Sekdakab Aceh Jaya, Selasa (10/2/2026). Acara tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Plt Sekda Aceh Jaya serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, DPRK Aceh Jaya, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, akademisi, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Bupati Aceh Jaya, Safwandi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Masri, S.E., M.Si, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruang dialog strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan yang konstruktif, objektif, dan solutif demi penyempurnaan rancangan awal RKPK Aceh Jaya Tahun 2027,” ujar Masri.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPK 2027 diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Sejalan dengan itu, tema pembangunan Aceh Jaya Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kemandirian Fiskal, dan Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Produktif untuk Mendorong Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Masri mengungkapkan, pembangunan Aceh Jaya pada 2027 akan difokuskan pada enam prioritas utama, yaitu: penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kemandirian fiskal, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis sumber daya lokal, pengembangan infrastruktur pendukung konektivitas ekonomi dan layanan dasar, peningkatan kesejahteraan sosial serta kualitas sumber daya manusia, serta penguatan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan kondisi makro daerah hingga tahun 2025 yang masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingkat kemiskinan sebesar 10,37 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,2, indeks gini 0,254, serta tingkat pengangguran terbuka 2,57 persen.
“Berbagai tantangan ini harus dijawab dengan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Masri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun Aceh Jaya dengan semangat kebersamaan dan optimisme.
Dengan semangat Aceh Jaya Bangkit Bersama, mari kita jadikan RKPK 2027 sebagai instrumen percepatan transformasi menuju Aceh Jaya yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Sanusi
