Jakarta – Pemerintah Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam uji publik bertema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik” tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP, hadir memaparkan strategi dan pencapaian Pemerintah Aceh mewakili Gubernur Aceh.
Tahapan uji publik ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Evaluasi Monev KIP 2026. Sebelumnya, Pemerintah Aceh berhasil melaju ke tahap ini setelah meraih nilai sempurna (100) pada tahapan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Dalam pemaparannya, Dr. Edi Yandra menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama mewujudkan good governance dan meningkatkan kepercayaan publik di Aceh.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Aceh yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujar Edi Yandra.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh terus meluncurkan berbagai inovasi digitalisasi layanan publik, mulai dari penguatan portal PPID Utama, penyiapan aplikasi Satu Data Aceh (sesuai Pergub Aceh No. 24/2022), hingga integrasi layanan informasi di tingkat SKPA hingga gampong (desa).
Hingga Oktober 2026, aplikasi PPID Pemerintah Aceh telah menyediakan lebih dari 7.600 dokumen publik yang diunduh lebih dari 950 ribu kali oleh masyarakat. Selain itu, angka Indeks Reformasi Birokrasi Aceh pada tahun 2025 meningkat mencapai 82,73 (Kategori A-) serta mempertahankan predikat WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.
Dalam presentasi tersebut, Kadis Kominsa Aceh turut didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh Safrizal AR, Komisioner Komisi Informasi (KI) Aceh Dian Rahmat Syahputra, serta Fungsional Analis Kebijakan Diskominsa Aceh Surya Ramadhan.
Melalui tahapan Uji Publik ini, Pemerintah Aceh berharap dapat terus mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik “Informatif” serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat Aceh.
Editor: Amiruddin. MK
