Home / Daerah / Hukrim / Peristiwa

Selasa, 10 Februari 2026 - 16:42 WIB

Ini Kata KPK Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemda Aceh Singkil

mm Redaksi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Johanis Tanak. ( Foto : Ist).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Johanis Tanak. ( Foto : Ist).

Aceh Singkil – Dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik. Isu tersebut menguat setelah disuarakan dalam aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) di depan Kantor DPRK Aceh Singkil, Senin (9/2).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan apabila sudah ada laporan ke KPK pasti akan ditindaklanjuti

“Kalau sudah ada laporan ke KPK, pasti akan dipelajari dan ditindaklanjuti oleh tim yang menangani laporan,” Kata Johanis Tanak lewat pesan tertulis  kepada Kantor Berita NOA.co.id, Selasa 10 Februari 2026.

Baca Juga :  UGM Siap Hadirkan Seluruh Bukti Akademik Ijazah Jokowi di Pengadilan

Diketahui, Dalam orasinya SOMPAS, massa aksi menyinggung adanya dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan yang dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Tuduhan tersebut disebut berpotensi merusak integritas birokrasi sekaligus memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Terpisah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi atensi serius dan melakukan penelusuran terhadap dugaan yang berkembang.

Baca Juga :  Urgensi Perlindungan Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, menilai KPK memiliki kewenangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat jika ditemukan pelanggaran hukum.

“Kami menilai KPK harus hadir memastikan apakah dugaan ini benar terjadi. Jika terbukti, harus ada langkah tegas agar praktik serupa tidak terus berulang,” kata Surya dalam keterangannya, Selasa (10/2/).

Baca Juga :  Siapa Hartono? Pemilik Kapal pengangkut Ikan 280 Ton yang terdampar di Simeulue

Menurutnya, praktik jual beli jabatan merupakan bentuk korupsi struktural yang berdampak luas karena berpotensi melahirkan pejabat bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kekuatan modal dan kedekatan kekuasaan. Kondisi itu, kata dia, pada akhirnya merugikan pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.

LMND juga menyatakan dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil yang dinilai berani menyuarakan keresahan masyarakat. Mereka mengajak seluruh elemen sipil untuk terus mengawal isu tersebut demi mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

One Way Lokal Presisi di Tol Trans Jawa Dihentikan, Kakorlantas: Arus Balik Lebaran 2026 Terkendali  

Daerah

Hari lahir kejaksaan, Kejari Aceh Singkil tetapkan tersangka dugaan penyelewengan Pengelolaan Dana Desa

Daerah

Pemuda Aceh : Pemerintah Pusat harus Kembalikan Empat Pulau Aceh Singkil

Daerah

DPRK Simeulue Minta PUPR Segera Rawat Jalan Lauke-Buluh Hadek

Daerah

Pangdam IM Terima Audiensi Kepala Cabang BTN Syariah Aceh

Daerah

Polres Pidie Jaya Terapkan FIFO pada Layanan Satpas Prototype

Aceh Besar

PWI Aceh Besar Utus 3 Pengurus Hadiri Kongres PWI Pusat di Bandung
pencuri-kopi-di-bener-meriah

Hukrim

Polisi Tangkap Delapan Pencuri Kopi di Bener Meriah