Lhokseumawe – Suara protes bergema di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe saat puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa pada Jumat, 31 Mei 2024.
Dari wilayah kerja Lhokseumawe hingga Aceh Utara (Pase), para penulis berita ini bersatu dalam penolakan terhadap Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas di kursi Parlemen, Jakarta Pusat.
Aksi yang mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi jurnalis ternama, seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Aceh (PWA), dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).
Tidak hanya jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Lembaga Bantuan Hukum Cakra dan Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) juga bergabung dalam aksi ini.
Para peserta aksi tak hanya berjalan kaki dalam long march dari Simpang Tugu Bank Aceh menuju Gedung DPRK Lhokseumawe, tetapi juga menyuarakan tuntutan mereka melalui orasi dan spanduk protes terhadap revisi UU penyiaran.
Mereka bahkan melakukan aksi teatrikal dengan mengikat diri menggunakan danger line sebagai simbol nyata pembungkaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi.
Muhammad Jafar, koordinator aksi, menegaskan bahwa para jurnalis dari Lhokseumawe dan Aceh Utara menolak tegas pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU Penyiaran yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia.
Menurut Jafar, pasal-pasal tersebut berpotensi mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik serta mengancam independensi media.
“Aksi ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi,” ungkap Jafar dengan tegas.
Penulis : Muhammad Rissan
Editor : Amiruddin MK
