Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkap kisah di balik perintisan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjelma sebagai salah satu program prioritas nasional.
Di balik besarnya skala program tersebut saat ini, Sony menyebut awal perjalanan MBG justru dimulai dari kondisi yang sangat sederhana. Pada Oktober 2024, struktur awal Badan Gizi Nasional hanya diisi oleh dua orang, yakni Kepala BGN Dadan dan Wakil Kepala BGN Loedwig Pusung.
Meski dengan keterbatasan tersebut, semangat untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan. Sebanyak 15 relawan dilibatkan untuk merancang konsep awal program yang saat itu masih dikenal sebagai makan siang gratis.
“Setiap hari kami berdiskusi membahas bentuk kegiatan MBG serta siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mendukung program,” ujar Sony dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Para relawan yang terlibat tidak sekadar membantu di tahap awal. Seiring perkembangan organisasi, sebagian dari mereka kini menduduki posisi strategis sebagai pejabat eselon I dan II di BGN. Pada fase awal, fokus utama mereka adalah membangun dukungan dari berbagai pihak agar program dapat direalisasikan.
Pendekatan yang dilakukan pun tidak formal. Setiap relawan diberi tanggung jawab menjangkau jaringan masing-masing, mulai dari pengusaha, kolega, hingga keluarga. Dukungan yang dihimpun mencakup pembangunan dapur, penyediaan peralatan, hingga dana talangan yang nilainya mencapai sekitar Rp900 juta per bulan.
Sony menegaskan, pihak-pihak yang terlibat sejak awal tidak diposisikan sebagai vendor, melainkan mitra yang memiliki keyakinan terhadap masa depan program tersebut.
“Banyak yang menanyakan SPK, tapi saat itu kami belum bisa memastikan bentuk kerja sama. Kami mencari orang-orang yang percaya program ini akan berjalan,” ungkapnya.
Selain membangun kemitraan, perhatian juga difokuskan pada sistem pendataan. Sony menilai, keberhasilan program berskala nasional harus ditopang oleh data yang akurat dan terukur.
Pendataan awal dilakukan dengan melibatkan aparat teritorial, termasuk Babinsa, yang mengumpulkan data secara berjenjang hingga tingkat Kodam. Data tersebut kemudian dipadukan dengan berbagai sumber nasional seperti Dapodik, data Kementerian Agama, serta BKKBN.
Berbekal pengalaman panjang di institusi kepolisian, Sony kemudian merancang sistem digital untuk mendukung operasional MBG. Sistem awal tersebut diberi nama PPMBG, yang dirancang untuk mengelola data dari 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Pengembangan sistem terus berlanjut seiring uji coba program di sejumlah lokasi, termasuk Warung Kiara dan dapur Bojong Koneng. Pada tahap ini, mulai diterapkan sistem manajemen armada serta pelaporan operasional berbasis digital.
“Sejak awal saya berpikir setiap pekerjaan harus didukung oleh sistem dan menghasilkan data. Dengan sistem yang baik, pengelolaan program besar akan jauh lebih mudah,” jelas Sony.
Ia juga mengungkapkan bahwa dapur Bojong Koneng yang menjadi salah satu lokasi percontohan merupakan properti milik Presiden Prabowo Subianto, yang turut mendukung pengembangan awal program tersebut.
Dari berbagai keterbatasan yang dihadapi pada fase perintisan, program MBG kini berkembang menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia.
Transformasi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi, sistem yang kuat, dan komitmen menjadi kunci dalam membangun program berskala nasional yang berkelanjutan. []
Editor: RedaksiReporter: Redaksi
